Rencana Study Tour SMK Bekasi ke Bali Picu Kontroversi, Begini Kronologinya

AKURAT.CO Rencana study tour ke Bali yang digagas SMK Karya Pembaharuan, Kabupaten Bekasi, menuai pro kontra setelah seorang wali murid menyampaikan keluhan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kegiatan study tour tersebut dianggap memberatkan orang tua murid karena biaya yang dipatok berkisar Rp5 hingga Rp6 juta per siswa, di luar SPP bulanan.

Bahkan, ada kewajiban iuran sebesar Rp150.000 per bulan selama tiga tahun yang dibebankan kepada wali murid untuk membiayai kegiatan akhir tahun seperti study tour.

Dalam video yang diunggah akun Instagram Gubernur Jabar @dedimulyadi71, seorang ibu menyampaikan keresahannya soal beban biaya tersebut.

"Total semua biaya untuk ke Bali, kalau enggak salah estimasinya lima juta sampai enam juta pak," ujar sang ibu.

Baca Juga: Klarifikasi SMAN 6 Depok Soal Study Tour yang Mengakibatkan Pencopotan Kepsek oleh Dedi Mulyadi

Ia menjelaskan, selain iuran kegiatan tahunan, wali murid juga tetap harus membayar SPP bulanan sebesar Rp150.000, sehingga totalnya menjadi Rp300.000 per bulan.

Namun, pernyataan itu dibantah salah satu siswa kelas III SMK Karya Pembaharuan.

Menurutnya, biaya study tour yang sebenarnya tidak sampai Rp6 juta.

"Enggak segitu, sekitar tiga juta. Itu salah informasi," kata siswa tersebut.

Terkait polemik ini, Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, mengonfirmasikan dirinya telah dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jabar untuk memberi klarifikasi.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jabar langsung mengambil sikap tegas.

Baca Juga: SMAN 6 Depok Tetap Gelar Study Tour ke 3 Kota Meski Ada Imbauan Dedi Mulyadi

Dia memerintahkan agar rencana perjalanan ke Bali dibatalkan.

"Untuk SMK KP Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Dedi juga menyatakan akan meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk menindaklanjuti dan menghubungi pihak sekolah.

Kasus ini kembali menyoroti perlunya transparansi dan pertimbangan sosial ekonomi dalam menentukan kebijakan sekolah, khususnya terkait kegiatan tambahan seperti study tour.

Apalagi, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya di wilayah Depok, dengan destinasi yang sama yakni Bali.

Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam mengawasi kebijakan sekolah yang dapat membebani orang tua.

Baca Juga: Terjadi Lagi! Kecelakaan Bus Rombongan Study Tour MIN 1 Pesisir Barat, Masuk Jurang Diduga Rem Blong