Mendagri Tegaskan Percepatan Akses dan Penataan Hunian Pascabencana di Aceh Timur

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur, Aceh.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah pembukaan akses wilayah serta penataan hunian warga pascabencana.

Penegasan tersebut disampaikan Tito saat meninjau Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (22/1/2026).

Desa tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang. Dalam kunjungan itu, Tito didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.

“Tidak ada satu pun rumah yang utuh. Semuanya rusak berat dan hanyut. Bahkan kayu log besar ditemukan di atap rumah dan sekolah, menunjukkan tingginya genangan banjir,” ujar Tito, Jumat (23/1/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja secara terpadu untuk membuka kembali akses menuju wilayah terdampak.

Koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah agar akses jalan dapat segera dilalui kendaraan roda empat.

“Kita upayakan semua jalur bisa dibuka. Saat ini logistik masih dikirim menggunakan kendaraan trail dan jalur sungai. Yang terpenting akses bisa segera tembus,” katanya.

Baca Juga: Menperin Agus : Investasi Harus Tingkatkan Kapabilitas Industri RI

Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat dusun yang terisolasi akibat terputusnya akses darat.

Di salah satu lokasi yang dihuni sekitar 60 kepala keluarga, distribusi bantuan logistik hanya dapat dilakukan setiap tiga hari sekali karena medan yang sulit.

“Untuk mencapai permukiman warga, tim harus menyeberangi sungai. Ini tantangan besar yang sedang kita percepat penanganannya,” jelasnya.

Selain pembukaan akses, Tito menekankan pentingnya penataan hunian pascabencana yang menyesuaikan kondisi sosial dan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap tidak boleh dipaksakan dalam satu kawasan besar apabila warga memilih kembali ke lahan masing-masing.

“Membangun huntara, kalau tidak mau langsung hunian tetap. Rata-rata warga ingin dibangunkan di tanah mereka sendiri, di lokasi yang lebih tinggi, bukan dalam satu kompleks,” ujar Tito.

Ia berharap percepatan akses dan penataan hunian yang tepat dapat mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Timur, serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Ini kunjungan saya yang kedua ke Aceh Timur dan sudah terlihat kemajuan. Semangat dan kepemimpinan daerah sangat penting. Kalau pemimpinnya kuat dan mau berjuang, seluruh Satgas juga akan bergerak maksimal,” tandasnya.