Transportasi Laut Kepulauan Seribu Dibayangi Biaya Tinggi dan Ketergantungan Subsidi

AKURAT.CO Pengembangan transportasi laut di Kepulauan Seribu tidak cukup hanya dengan menambah armada dan membuka rute baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus menghadapi persoalan biaya operasional, kebutuhan subsidi, kondisi cuaca, keterbatasan infrastruktur, hingga tumpang tindih kewenangan.

Karakter Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan, membuat pengembangan transportasi perairan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan angkutan darat di Jakarta. Setiap kebijakan harus memperhitungkan kondisi lingkungan laut, pola pergerakan warga, serta kemampuan infrastruktur di masing-masing pulau.

"Tingginya biaya investasi dan operasional menjadi salah satu tantangan utama," kata Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: TransJakarta Disarankan Tak Ambil Alih Penuh Transportasi Laut Kepulauan Seribu

Tak kalah penting, biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen terbesar dalam pengoperasian kapal, terutama speedboat. Konsumsi bahan bakar kapal jauh lebih tinggi dibandingkan moda transportasi darat, jika dihitung berdasarkan konsumsi per kilometer per penumpang.

Beban biaya juga datang dari perawatan armada. Air laut dengan kadar garam tinggi mempercepat korosi pada lambung kapal, mesin, hingga infrastruktur dermaga. Kondisi tersebut membuat usia pakai aset lebih pendek dan membutuhkan perawatan secara berkala dengan biaya yang tidak kecil.

Persoalan berikutnya terletak pada tingkat permintaan yang tidak merata. Menurut Djoko, kepadatan permintaan atau demand density di Kepulauan Seribu relatif rendah di luar koridor wisata utama seperti Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka.

Kondisi berbeda terjadi pada pulau-pulau permukiman terluar. Jumlah penumpang cenderung meningkat pada akhir pekan atau musim liburan, tetapi relatif rendah pada hari biasa.

"Rendahnya tingkat keterisian kapal atau load factor tersebut berpotensi membuat biaya per penumpang semakin tinggi," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Jakarta Harus Jamin Kapal di Kepulauan Seribu Dapat Subsidi

Dia pun mendorong agar Pemerintah Jakarta memberlakukan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat lokal. Layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu berpotensi membutuhkan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi tarif dari Pemerintah Jakarta.

Masalahnya, subsidi bukan sekadar persoalan menyediakan anggaran pada satu tahun. Pemerintah harus memastikan keberlanjutan fiskalnya, jika transportasi laut hendak dijadikan layanan publik yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.

"Ketergantungan pada APBD harus diperhitungkan karena layanan ini membutuhkan subsidi yang cukup besar dan berkelanjutan agar tarif tetap terjangkau," tandasnya.