Terkendala Lahan, Maruarar Terus Cari Solusi Untuk Sukseskan Program 3 Juta Rumah

AKURAT.CO Kepastian status tanah, tumpang tindih hak atas lahan, hingga persoalan perizinan menjadi sejumlah hambatan yang dibahas pemerintah dalam upaya mempercepat Program 3 Juta Rumah. 

Persoalan tersebut menjadi perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait saat bertemu dengan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Pertemuan itu membahas penyelesaian persoalan pertanahan yang berpengaruh terhadap penyediaan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menilai kepastian hukum atas lahan dan kesesuaian tata ruang diperlukan agar pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga: 2 Tahun Menjabat Menteri, Maruarar Sebut Pegawai Kementerian PKP Bertambah Jadi Hampir 4.000 Orang

Kementerian PKP mengidentifikasi sejumlah persoalan, mulai dari tumpang tindih hak atas tanah, pemanfaatan aset pemerintah, penguasaan lahan oleh pihak lain, hingga kendala perizinan. 

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar lahan yang direncanakan untuk pembangunan rumah dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menteri PKP, Maruarar Sirait menekankan, bahwa percepatan penyediaan rumah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan. 

"Lokasi hunian juga perlu diperhitungkan agar masyarakat dapat menjangkau tempat kerja, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum," ujarnya.

Pertimbangan lokasi tersebut menjadi penting dalam penyediaan rumah bagi MBR. Hunian yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas publik berpotensi menambah beban biaya transportasi serta waktu perjalanan penghuni.

Karena itu, pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan, wilayah padat penduduk, dan kawasan industri turut menjadi perhatian. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendekatkan tempat tinggal masyarakat dengan pusat pekerjaan dan layanan publik.

Selain untuk pembangunan rumah subsidi, kepastian peruntukan lahan juga diperlukan dalam pengembangan perumahan komersial. Kejelasan status tanah dan perizinan dapat membantu pengembang serta lembaga pembiayaan merencanakan pembangunan dengan lebih pasti.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut menyoroti pentingnya kesiapan lahan dan dukungan perizinan pemerintah daerah dalam pengembangan rumah subsidi. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi MBR.