Kementerian PU Usulkan Penanganan Jalur Lintas Utara Flores, Kebutuhan Dana Rp5,2 Triliun

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan penanganan tahap awal Jalur Lintas Utara Pulau Flores melalui skema Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD).

Jalur sepanjang 418,62 km dengan total kebutuhan penanganan sekitar Rp5,2 Triliun tersebut dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan kesiapsiagaan bencana di Flores.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono menjelaskan bahwa Jalur Lintas Utara Pulau Flores merupakan Jalan Non Nasional dengan total kebutuhan penanganannya diperkirakan Rp 5,2 Triliun mencakup pekerjaan fisik, desain, pengawasan, manajemen konstruksi, serta variation order dan eskalasi.

Baca Juga: Banjir Bandang Solok, Kementerian PU Pasang EWS di 3 Titik dan Siapkan Sabo Dam

Selain itu terdapat kebutuhan penyiapan studi kelayakan dan dokumen lingkungan pada tahun anggaran 2027 untuk lima kabupaten (Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende).

“Untuk tahap awal, kami mengusulkan penanganan ruas Labuan Bajo–Boleng dan Boleng–Terang melalui skema Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD). Untuk ruas lainnya, masih diperlukan perencanaan dan sumber pendanaan lanjutan, termasuk kemungkinan pinjaman luar negeri. Kami juga berharap dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan lahan,” kata Triono dikutip dari laman Kementerian PU, Rabu (14/10/2026).

Usulan penanganan Jalur Lintas Utara Flores mencakup 16 ruas jalan sepanjang 418,62 km dari total panjang Labuan Bajo–Maumere 472,48 km. Jalur ini melintasi tujuh Kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. 

Sementara itu, Direktur Preservasi Wilayah II Ditjen Bina Marga, Freddy Siagian, menambahkan bahwa anggaran IJD tahap awal yang disiapkan sekitar Rp84 Miliar. “Sedangkan, untuk perencanaannya saat ini masih dalam tahap studi kelayakan dan prosesnya sedang berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan rasa syukur pada perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan Jalur Lintas Utara Pulau Flores.

“Jalur ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mendukung akses ketika terjadi bencana. Jalur tersebut bukan hanya mendukung konektivitas, tetapi juga akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi masyarakat,” tutur Emanuel.

Emanuel menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan para bupati terkait penyiapan lahan. “Kami sudah berkoordinasi dengan para bupati. Pemerintah provinsi dan kabupaten siap mendukung penyiapan lahan yang diperlukan untuk pembangunan Jalur Lintas Utara Pulau Flores,” tambahnya.