Pengertian Family Office, Usulan Luhut yang Bikin Purbaya Tolak Pakai Uang APBN

AKURAT.CO Family office adalah lembaga pengelola kekayaan yang dirancang untuk melayani individu atau keluarga dengan aset besar.

Di Indonesia, gagasan family office sempat diusulkan oleh Luhut sebagai solusi menarik investasi, namun Purbaya Yudhi Sadewa menolak proposal pembiayaan lewat APBN.

Lantas, apa sebenarnya pengertian family office dan alasan Purbaya menolak penganggarannya?

Pengertian Family Office

Dikutip dari berbagai sumber, family office merupakan entitas konsultasi manajemen kekayaan (wealth management consulting) yang khusus melayani klien-klien ultra high net worth.

Lembaga ini menawarkan layanan terpadu, mulai dari pengelolaan aset, investasi, perencanaan pajak, hingga perpindahan kekayaan antar generasi, sesuai kebutuhan keluarga besar.

Usulan Pendirian Office Keluarga oleh Luhut

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Dana SAL Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Swasta

Usulan mendirikan family office di Indonesia disuarakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan lewat Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Ia mengusulkan penggunaan fasilitas ini sebagai gerbang bagi investor global agar dana bisa masuk ke sektor riil dalam negeri.

Kawasan seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan pusat keuangan semacam Bali disebut-sebut sebagai lokasi potensial untuk lokasi family office Indonesia.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak agar pembentukan family office menggunakan dana APBN.

Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa jika DEN ingin membangun lembaga ini, mereka harus membiayainya secara mandiri, tanpa mengalihkan anggaran negara.

Purbaya juga menyebut bahwa ia tidak bertanggung jawab langsung terhadap konsep tersebut dan belum memahami sepenuhnya mekanisme pendanaannya.

Baca Juga: Menelaah Reward and Punishment ala Menteri 'Koboi' Purbaya Yudhi Sadewa

Kekuatan dan Risiko Family Office

Keunggulan family office antara lain:

• Koordinasi pengelolaan aset secara terintegrasi untuk keluarga besar
• Privasi dan perlindungan struktur kekayaan
• Fleksibilitas dalam investasi dan diversifikasi global

Namun, institusi ini juga menghadapi risiko seperti keterbatasan regulasi, potensi konflik kepentingan, dan tantangan transparansi terutama jika menggunakan dana publik.

Penolakan Purbaya menandai bahwa pemerintah ingin menjaga alokasi APBN pada program-program prioritas dan proyek yang visibel.

Artinya, rencana family office harus dilakukan melalui skema investasi swasta, atau kolaborasi publik-swasta tanpa memanfaatkan anggaran negara, agar tidak menimbulkan defisit fiskal.

Family office menjadi konsep menarik untuk menarik modal global ke dalam negeri, dengan layanan pengelolaan kekayaan kelas atas.

Baca Juga: Trump Naikkan Tarif 100 Persen ke China, Menkeu Purbaya: Indonesia Malah Untung Besar! Kok BIsa?

Walau usulan itu datang dari DEN, Purbaya Yudhi Sadewa memilih agar pembiayaan tidak menggunakan APBN demi menjaga tanggung jawab fiskal.

Kini publik dan investor menanti bagaimana mekanisme dan struktur legal family office di Indonesia akan dirancang tanpa membebani anggaran negara.