Bidik NZE 2060, OJK Perkuat Pasar Karbon RI

AKURAT.CO Penguatan pasar karbon Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kerangka nilai ekonomi karbon nasional dalam membangun ekosistem yang kredibel dan transparan. 

Penjabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai penguatan instrumen ekonomi karbon menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem perdagangan karbon domestik yang akuntabel. 

Langkah ini dinilai krusial dalam mendukung target net zero emission 2060, sekaligus memperkuat praktik keuangan berkelanjutan di sektor perbankan dan industri jasa keuangan.

Baca Juga: OJK Restui Peleburan 4 BPR ke PT BPR Nusamba Tanjungsari Tasikmalaya

Isu ekonomi karbon dan bursa karbon Indonesia kini tidak lagi menjadi wacana teknis semata. Ia telah bergeser menjadi agenda strategis nasional, terutama dalam konteks transisi energi, pengelolaan risiko iklim, serta stabilitas sistem keuangan jangka panjang.

Friderica juga menegaskan bahwa penguatan kerangka nilai ekonomi karbon nasional merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

“Dengan menegaskan kembali berbagai instrumen ekonomi karbon, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel,” ujar Friderica dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kerangka tersebut diharapkan mampu memberikan sinyal harga karbon yang jelas bagi pelaku usaha. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat integritas kebijakan iklim nasional yang selaras dengan visi Indonesia mencapai emisi nol karbon pada 2060.

Peran Bursa Karbon dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan

Dalam kesempatan yang sama, OJK menyampaikan apresiasi terhadap komitmen industri perbankan dalam memperkuat praktik keuangan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan instrumen pembiayaan hijau serta penerapan manajemen risiko iklim secara lebih sistematis.

Friderica menjelaskan, OJK terus membangun ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif melalui penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario untuk industri perbankan.

“Secara paralel kami mengembangkan ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif melalui peningkatan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario untuk industri perbankan,” kata Friderica.

Dirinya menambahkan, TKBI menyediakan klasifikasi yang jelas bagi kegiatan hijau dan transisi. Sementara itu, bursa karbon mendukung mekanisme penemuan harga yang transparan serta penyediaan instrumen berbasis pasar dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Keseluruhan instrumen tersebut menjadi fondasi kebijakan terintegrasi untuk mendukung agenda transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Di sisi lain, penguatan pasar karbon juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim global.