Ekonomi Kepri Tumbuh 6,9 Persen, OJK Genjot Kredit UMKM Lewat Teknologi Keuangan

AKURAT.CO Ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) tumbuh 6,99% secara tahunan pada kuartal II-2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan akses pembiayaan karena penyaluran kredit di daerah itu masih didominasi korporasi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mendorong pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kepri.

Dorongan itu disampaikan dalam Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang digelar pada 31 Agustus-1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Tahap III di Kepri Ditargetkan Rampung Juni 2027

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan, teknologi keuangan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terlayani secara optimal oleh sektor keuangan.

"Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan," kata Adi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).

Menurut Adi, pengembangan teknologi keuangan tidak cukup dilakukan oleh regulator dan industri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta masyarakat juga diperlukan agar pertumbuhan ekonomi digital dapat memberikan manfaat lebih luas.

"Perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem," ujarnya.

Data OJK menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperbesar pembiayaan bagi UMKM di Kepulauan Riau. 

Di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 6,99% pada kuartal II 2026, penyaluran kredit masih lebih banyak mengalir ke segmen korporasi.

OJK kemudian melihat pemanfaatan data usaha sebagai salah satu cara untuk memperluas akses pembiayaan. 

Salah satu model yang tengah dikembangkan adalah penggunaan data alternatif dalam proses penilaian kelayakan calon debitur.

Model tersebut antara lain diterapkan melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP).

Melalui ERP, aktivitas usaha dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data yang terkumpul kemudian berpotensi digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam pembentukan credit scoring atau pemeringkatan kredit.

Skema ini menghubungkan pelaku usaha dengan koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, termasuk Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

OJK menilai pendekatan serupa dapat diterapkan di Kepulauan Riau dengan menyesuaikan karakteristik sektor ekonomi dan kebutuhan pembiayaan di daerah tersebut.

Dengan demikian, penilaian calon debitur tidak hanya bertumpu pada informasi keuangan konvensional. Data aktivitas usaha yang tercatat secara digital dapat menjadi informasi tambahan bagi lembaga keuangan dalam menilai profil calon debitur.

Potensi pemanfaatan teknologi tersebut juga terlihat dari perkembangan layanan PAJK di Kepulauan Riau.

Per Juni 2026, tercatat 132.380 pengguna PAJK berasal dari Kepulauan Riau. Jumlah itu sekitar 2,68% dari total pengguna PAJK secara nasional.

Di sisi lembaga keuangan, sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK.

Namun, OJK mencatat belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.

Kondisi itu menjadi ruang pengembangan bagi ekosistem ITSK di Kepri. 

PKA dapat memberikan informasi tambahan untuk membantu proses penilaian calon debitur, sementara PAJK dapat memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan.

Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pembiayaan sekaligus memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk serta layanan keuangan.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal mengatakan transformasi digital harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan membuat teknologi memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan hingga wilayah yang sulit dijangkau secara fisik.

"Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan," kata Andri.

Dirinya mengatakan digitalisasi transaksi UMKM juga perlu diikuti dengan pembukuan usaha yang lebih baik. 

Data transaksi tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

"Digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha," ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran atau pemasaran. Data yang dihasilkan dari aktivitas usaha juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan.

Di tingkat nasional, pemanfaatan layanan ITSK juga terus berkembang.

Hingga Juli 2026, OJK mencatat terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta orang. Nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp15,35 triliun.

Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya penggunaan data dan teknologi dalam ekosistem layanan keuangan. 

Namun, OJK juga menekankan pentingnya pemanfaatan layanan tersebut secara aman dan sesuai ketentuan.

Selain layanan agregasi dan pemeringkatan kredit alternatif, ekosistem ITSK juga mencakup perkembangan aset keuangan digital, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), dan stablecoin.

Hingga Juli 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun. Nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang 2026 tercatat Rp171,12 triliun.

Perluasan penggunaan teknologi keuangan juga dibarengi dengan penguatan literasi masyarakat. OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.

Adi mengatakan generasi muda perlu memahami bukan hanya peluang, tetapi juga risiko dalam ekosistem keuangan digital.

"Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini," kata Adi.

"Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus," lanjutnya.

Menurut Adi, sejumlah risiko yang perlu dipahami masyarakat antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, hingga faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO).

Karena itu, keputusan dalam menggunakan produk keuangan maupun melakukan investasi perlu didasarkan pada pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risikonya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami karakteristik produk sebelum melakukan transaksi.

Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK di Batam mempertemukan regulator, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.

Agenda tersebut mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching. Pembahasan diarahkan pada potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung sektor UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan.

Pemilihan Batam sebagai lokasi forum tidak terlepas dari posisi daerah tersebut sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), sekaligus kedekatannya dengan pusat ekonomi regional.

Bagi OJK, pengembangan ekosistem ITSK di daerah bukan hanya soal memperbanyak penggunaan layanan digital. Teknologi juga diarahkan untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan dengan data aktivitas ekonomi yang tersedia.

Dengan pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 6,99% dan dominasi kredit yang masih berada pada segmen korporasi, perluasan pembiayaan UMKM menjadi salah satu ruang yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan data dan teknologi.

OJK bersama pemerintah daerah, industri keuangan, perguruan tinggi, dan pelaku ITSK mendorong agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat diterjemahkan menjadi akses pembiayaan yang lebih luas sekaligus tetap memperhatikan keamanan, literasi, dan pelindungan kon