Kontroversi Efisiensi Pemerintahan Trump, Antara Dukungan Vs Penolakan

AKURAT.CO Langkah efisiensi pemerintahan yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terus menuai perdebatan di kalangan masyarakat. Dimana upaya tersebut, yang dipimpin oleh Elon Musk mendapat reaksi beragam, dengan sebagian besar warga menentangnya meskipun ada dukungan dari sebagian lainnya.

Dikutip dari jajak pendapat Reuters, Senin (24/2/2025), sekitar 60% warga AS menyatakan bahwa kebijakan efisiensi pemerintahan ini akan memengaruhi keputusan mereka dalam pemilu federal pada 2026 mendatang. Tentunya hal tersebut hanya akan menciptakan peluang bagi Partai Demokrat untuk merebut kembali kendali Kongres AS yang saat ini didominasi oleh Partai Republik (pengusung Donald Trump).

Namun, jajak pendapat tersebut juga mengungkap bahwa sebanyak 42% masyarakat yang mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan yang diterapkan Trump dan Musk. Sebaliknya, sebanyak 53% responden menolak langkah tersebut, sementara 5% lainnya tidak memberikan jawaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga AS masih skeptis terhadap strategi perampingan birokrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Trump.

Baca Juga: Trump Perketat Investasi Strategis China, Langkah Tepat bagi AS?

Seorang warga AS bernama Gerald Dunn, yang merupakan anggota Partai Republik, memberikan pendapatnya mengenai kebijakan ini.

“Saya menyukai beberapa hal yang dia lakukan, tetapi banyak ucapannya hanya omong kosong. Ketika dia mulai berbicara tentang mencaplok Greenland dan Kanada, saya pikir itu tidak masuk akal,” ujarnya di New York, Minggu (23/2/2025) lalu.

Kontroversi semakin memuncak setelah pemerintah AS mengirim email pada Sabtu (22/2/2025) malam kepada para pegawai federal. Dalam email tersebut, pegawai diminta untuk merinci pencapaian kinerja mereka selama sepekan terakhir dan melaporkannya paling lambat Senin malam. Jika tidak, mereka terancam kehilangan pekerjaan atau dianggap mengundurkan diri.

Elon Musk, yang dipercaya untuk memimpin kebijakan efisiensi ini, turut mengomentari kebijakan tersebut melalui unggahan di platform media sosial X. Ia menegaskan bahwa kegagalan pegawai federal dalam merespons email tersebut akan dianggap sebagai pengunduran diri.

Baca Juga: Memanas, Trump Batasi Aliran Modal ke Sektor Strategis China

“Semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta penjelasan tentang apa yang telah mereka lakukan minggu lalu... Kegagalan untuk menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri,” tulis Musk dalam unggahannya di X.

Kebijakan tersebut pada akhirnya, memunculkan kecemasan di kalangan pegawai federal yang merasa kebijakan tersebut terlalu ekstrem. Beberapa kritikus menilai bahwa efisiensi seharusnya dilakukan melalui evaluasi kinerja yang lebih sistematis, bukan dengan ancaman pemecatan massal.

Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa birokrasi pemerintah AS terlalu besar dan tidak efisien, sehingga perlu adanya langkah tegas untuk merampingkan struktur pemerintahan. Mereka juga melihat upaya ini sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan anggaran negara.