Manuver Ekonomi Ishiba Menjelang Pemilu

AKURAT.CO Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri, Shigeru Ishiba mengumumkan target kenaikan upah riil tahunan sebesar 1% pada 2029, sebuah langkah ambisius yang dinilai sarat muatan politik menjelang pemilihan Majelis Tinggi musim panas ini.

Kebijakan tersebut diumumkan di tengah merosotnya elektabilitas Ishiba yang kini hanya berada di angka 33% berdasarkan survei terbaru Nikkei.

Dikutip dari laman reuters, langkah tersebut dinilai sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik akibat daya beli yang melemah dan beban inflasi yang tak kunjung reda.

Baca Juga: Pantik Semangat Wirausaha PMI, Program Mandiri Sahabatku Sapa 250 Pekerja Migran di Jepang

Meskipun Bank of Japan mencatat inflasi konsumen telah bertahan di atas target 2% selama hampir tiga tahun, upah riil masyarakat justru stagnan.

Tentunya hal ini menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang dirasakan secara luas, terutama di kalangan kelas menengah dan pekerja sektor publik.

“Dengan menetapkan target pertumbuhan upah riil secara eksplisit, Ishiba ingin mengirim pesan bahwa pemerintahannya berpihak pada rakyat jelata,” ujar Takahide Kiuchi, ekonom di Nomura Research Institute sekaligus mantan anggota dewan Bank of Japan. “Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana realisasinya.”

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan strategi paket kebijakan fiskal yang kini tengah disusun pemerintah, termasuk kemungkinan pemberian bantuan tunai langsung dan insentif pajak sebagai respons atas desakan dari koalisi Komeito.

Pemerintah juga berencana menyusun anggaran tambahan akhir tahun ini untuk memperkuat belanja negara dan memitigasi dampak inflasi.

Baca Juga: Menko Airlangga Sambangi Federasi Bisnis Jepang Keidanren

Namun sejumlah pengamat skeptis terhadap efektivitas kebijakan ini tanpa reformasi struktural yang mendalam. Sektor usaha kecil dan menengah yang menyerap 70% tenaga kerja nasional masih menghadapi keterbatasan produktivitas dan tekanan biaya.

Tanpa insentif fiskal dan reformasi tenaga kerja, target tersebut berisiko menjadi janji politik tanpa dampak konkret.