Trump Ancam Cabut Kontrak Federal Harvard, Dunia Akademik AS Kian Terancam

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Donald Trump terus meningkatkan tekanannya terhadap institusi pendidikan tinggi, khususnya Universitas Harvard, dengan mengancam mencabut seluruh kontrak federal yang masih berlaku.

Langkah tersebut menandai eskalasi terbaru dari konflik berkepanjangan antara Gedung Putih dan universitas tertua di Amerika Serikat tersebut.

Dalam surat resmi yang dikutip dari laman Bloomberg, Komisioner Layanan Akuisisi Federal, Josh Gruenbaum memerintahkan seluruh lembaga federal untuk meninjau kontrak mereka dengan Harvard. Mereka juga diminta untuk menghentikan kontrak yang dianggap tidak penting dan mencari mitra baru jika diperlukan.

Menurut sumber anonim yang mengetahui kebijakan ini, total nilai kontrak yang terancam mencapai sekitar USD100 juta.

“Seluruh kontrak federal harus mendukung prioritas strategis pemerintah,” bunyi surat tersebut.

Baca Juga: Tutup Masa Sidang DPR, Puan Soroti Lonjakan PHK hingga Dampak Tarif Trump

Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah terhadap kebijakan internal kampus.

Harvard, bersama universitas elit lainnya seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern, mendapat tekanan untuk mengubah sistem penerimaan mahasiswa, perekrutan staf, hingga kebijakan kebebasan akademik.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio bahkan telah menginstruksikan agar Kedutaan Besar AS menghentikan proses wawancara visa baru bagi mahasiswa internasional, seiring rencana pemerintah untuk memperketat pengawasan media sosial mereka.

Tak hanya itu, pemerintahan Trump juga membekukan dana penelitian lebih dari USD2,6 miliar untuk Harvard dan menyatakan universitas tersebut tidak akan menerima pendanaan baru.

Bahkan, Trump menyebut kemungkinan pencabutan status bebas pajak Harvard yang selama ini menopang keuangan kampus dengan dana abadi mencapai USD53 miliar.

Baca Juga: Trump Larang Pelajar Internasional Masuk Harvard: Nasib Mahasiswa Indonesia Terancam?

Rektor Harvard Alan Garber mengaku kecewa atas tindakan pemerintah. Meski ia telah menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah kasus antisemitisme di kampus, Garber menilai tujuan pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tetapi mendorong agenda politik tertentu.

Harvard saat ini tengah menggugat keputusan pemerintah melalui jalur hukum. Pekan lalu, pengadilan mengabulkan permohonan sementara untuk menghentikan larangan masuk bagi mahasiswa asing, yang dinilai akan berdampak besar terhadap masa depan pendidikan tinggi AS.