Pengusaha Apotek hingga Pertamina Patra Niaga Ngadu ke Menkeu soal Debottlenecking, Purbaya Janji Selesai dalam Sepekan

AKURAT.CO Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang aduan kanal debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Jumat (6/2/2026).

Sidang ini dihadiri oleh pihak pelapor serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menuntaskan berbagai kendala yang sudah disampaikan pelaku usaha melalui kanal aduan debottlenecking.

"Ini yang ngadu ada 41 perusahaan diwakili oleh 5 perusahaan. Yang lain kalau diwakili enggak keberatan? Atau sama isinya? Oke silahkan siapa yang mau presentasi?," ujar Purbaya membuka sidang.

Agenda sidang pertama membahas aduan dari apoteker independen berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diwakili oleh Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI).

Baca Juga: Debottlenecking Dimulai, Menkeu Tindaklanjuti Aduan Pengusaha

GAPAI menyampaikan aduan mengenai pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Apotek yang yang dinilai memberatkan. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah kesepakatan berhasil dicapai guna memberikan kemudahan berusaha bagi apotek berskala UMKM.

Kesepakatan yang dicapai antara lain penambahan fitur pemutakhiran data dalam sistem perizinan untuk memudahkan proses perpanjangan izin apotek, serta penetapan standar harga dan standar waktu penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lebih pasti, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha apotek berskala UMKM.

Agenda sidang selanjutnya membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha dalam rangka mendukung implementasi program Bioethanol.

Kementerian dan Lembaga terkait sepakat untuk melakukan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar program tersebut dapat berjalan optimal. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

76 Aduan Debottlenecking

Berdasarkan laporan Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, sejak 16 Desember 2025 hingga 6 Februari 2026 Satgas P2SP telah menerima total 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking, dengan rincian 60 laporan dalam proses penanganan, 4 laporan telah diselesaikan, dan 12 laporan dikembalikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan.

Melalui sidang debottlenecking, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Dengan penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, diharapkan berbagai kendala struktural dapat ditangani secara lebih efektif demi mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian secara keseluruhan.

"Jadi keputusan rapat hari ini kami akan sesuaikan peraturan hasil diskusi, ada penyesuaian SPK, ada perubahan PMK 82/2024 dan perubahan perjanjian Bea Cukai 13/2024, semua ini akan selesai paling lambat seminggu dari sekarang dan Anda bisa mulai melakukan kegiatan Anda," tukas Purbaya.