DPRD Jakarta Dalami Dugaan Ketidakberesan Keuangan Perumda Dharma Jaya

Citra Puspitaningrum | 15 September 2025, 10:48 WIB

AKURAT.CO Pimpinan DPRD Provinsi Jakarta memastikan telah menerima laporan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan Perumda Dharma Jaya.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Rani Mauliani, mengatakan, laporan tersebut kini menjadi perhatian serius pihaknya.

Dia menyebut Komisi B yang membidangi badan usaha milik daerah telah ditugaskan mendalami persoalan itu.

"Untuk hal tersebut (Dharma Jaya), saat aksi (unjuk rasa) kami terima, itu sudah dipastikan akan diinvestigasi oleh Pak Basri Baco selaku koordinator Komisi B," kata Rani, saat dihubungi wartawan, Senin (15/9/2025).

Sementara, Koordinator Komisi B DPRD Jakarta, Basri Baco, membenarkan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan dari AMPSI. Kendati demikian, dia belum bersedia membeberkan perkembangan penyelidikan.

"Nanti ketua komisi yang memberikan kelanjutannya karena lebih teknis," ujarnya.

Dengan langkah ini, DPRD Jakarta membuka ruang tindak lanjut atas dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di tubuh Dharma Jaya yang kini menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan Perumda Dharma Jaya terletak pada tata kelola yang tidak transparan dan minim akuntabilitas.

"Masalahnya soal tata kelola. Tata kelolanya tidak transparan dan tidak ada pertanggungjawaban ke publik," katanya.

Menurut Trubus, Dharma Jaya mengelola dana publik yang bersumber dari APBD. Karena itu, seharusnya ada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada warga Jakarta.

"Ini kan dana publik, uang masyarakat (Jakarta). Jadi harus ada pertanggungjawaban publik ketika mengelola uang itu," ujarnya.