APBD Jakarta 2026 Dipangkas, Rekrutmen Damkar hingga Pasukan Oranye Terancam Menyusut

AKURAT.CO Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung, memastikan penyesuaian fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak akan berdampak pada gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN.

Pramono menegaskan seluruh pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP), tetap akan menerima haknya secara penuh tanpa pemotongan.

“Tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Semua tetap menerima haknya secara utuh,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Kebijakan ini diambil menyusul penurunan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hingga Rp15 triliun.

Dari total Rp26 triliun yang seharusnya diterima, Jakarta hanya memperoleh Rp11 triliun.

Baca Juga: RUU BUMN Diharapkan Perkuat Profesionalisme dan Transparansi Pengelolaan Perusahaan Negara

Kondisi tersebut membuat nilai APBD 2026 berpotensi turun menjadi Rp79,06 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun.

Namun, Pramono mengakui penyesuaian ini akan berimbas pada terbatasnya rekrutmen baru tenaga PJLP tahun depan.

“Seperti kemarin Damkar kita buka 1.000 lowongan, Pasukan Oranye 1.100, Pasukan Putih 500. Karena ada pengurangan ini, tahun depan peluang rekrutmen juga akan berkurang,” ujarnya.

Meski begitu, ia memastikan jumlah tenaga PJLP yang ada saat ini tidak akan berubah hingga akhir 2025.

“Untuk tahun ini, jumlahnya tetap. Tidak ada pengurangan,” tegasnya.