Polemik Alat Kontrasepsi untuk Pelajar Harus Dicarikan Solusi dari Pandangan Agama dan Kesehatan

AKURAT.CO Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja jadi kontroversi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan kontroversi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja pelajar harus dicarikan solusi yang dapat menjembatani perspektif agama dan kesehatan.

"Memang ada pandangan, pasti terjadi kontra, karena satu pandangan dari sisi kesehatan, satu dari sisi etik atau agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Antara, Selasa (6/8/2024).

Dia mendorong otoritas terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk mencari jalan tengah dari perspektif kesehatan dan kepentingan agama.

Baca Juga: DPR Minta Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Ditinjau Ulang, Bisa Jadi Boomerang

Secara terpisah Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril, mengatakan ketentuan seputar alat kontrasepsi menjadi bagian edukasi terkait kesehatan reproduksi melalui penggunaan kontrasepsi.

Menurutnya, penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan.

"Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil," katanya.

Dia menjelaskan, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan aturan tersebut, pemerintah akan menerbitkan aturan turunan dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan. mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.