Tolak Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Diminta Lebih Jeli Pelajari Regulasi yang Ditetapkan

AKURAT.CO Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, angkat bicara mengenai demo para mahasiswa yang menolak kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dia mulanya menyampaikan, bahwa penyampaian aspirasi dari para mahasiswa merupakan sesuatu yang wajar dan dapat diterima. Namun dia mengimbau, agar para mahasiswa untuk lebih jeli mempelajari kebijakan mengenai efisiensi anggaran tersebut.

Di mana, pemerintah sudah menekankan bahwa tidak ada pemotongan bantuan biaya kuliah atau beasiswa dan sejenisnya.

Baca Juga: Kemenpar Perkuat Kolaborasi dengan Swasta untuk Efisiensi Anggaran Pariwisata

"Tapi kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi. Kan dari Jumat sudah detail ya disini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," kata Prasetyo usai menghadiri rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

"Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," tambahnya.

Politisi Partai Gerindra ini kemudian menuturkan, pemerintah tetap menerima berbagai masukan termasuk aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa tersebut.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tutur Prasetyo.

Lebih lanjut, dia meminta semua pihak untuk berhenti menarasikan bahwa efisiensi ini merupakan sesuatu yang negatif.

"Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat ceremonial, seminar, FGD. Yang kita merasa apalagi yang perlu kita FGD kan, kita seminar kan gitu," tegasnya.

Baca Juga: Dukung Prabowo, Anas Urbaningrum Harap Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Budaya Baru

Prasetyo menyebut, rakyat Indonesia membutuhkan aksi nyata dari pemerintah, dan salah satunya efisiensi anggaran yang tengah dilaksanakan untuk menjalankan program kerakyatan yang lebih bermanfaat.

"Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," ucap dia.

"Item apa saja yang dikurangi, misalnya konsultan, konsultan apalagi? Kita ini kan bukan kekurangan orang-orang hebat gitu kan, profesor-profesor, universitas-universitas kita luar biasa, konsultan apa lagi?" pungkasnya.

Sebelumnya, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi bertema Indonesia Gelap yang dilaksanakan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Adapun tuntutan para mahasiswa tersebut adalah:

- Mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

- Meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

- Mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

- Mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.