Prabowo Targetkan Perbaiki 11.000 Sekolah, Pemda Wajib Kawal Anggaran

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia.

Menurut Prabowo, pembangunan pendidikan nasional harus dimulai dengan fasilitas dasar yang layak bagi setiap sekolah.

“Bagaimana bisa suatu sekolah toiletnya hanya satu? Padahal, kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada,” ujar Prabowo dengan nada geram dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa anggaran untuk perbaikan sekolah saat ini mencapai hampir Rp17 triliun, namun dana tersebut hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 11.000 sekolah.

Padahal, total sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 330.000 satuan pendidikan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Komitmen Percepat Perbaikan Ekonomi Desa dan Perluas Program Makan Bergizi Gratis

“Saya memang menetapkan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tetap tidak cukup. Sekarang hampir Rp17 triliun, tapi itu mungkin baru cukup untuk memperbaiki 11.000 sekolah dari total 330.000 sekolah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Presiden menekankan pentingnya manajemen anggaran yang sehat dan efektif agar dana yang besar tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kalau kita melaksanakan manajemen yang baik, manajemen yang memakai akal sehat, bahwa setiap dana dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir kita bisa memperbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Itu sasaran kita,” tambah Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada lagi kebocoran anggaran dalam birokrasi.

Ia mengimbau kepada pemerintah daerah, mulai dari bupati hingga gubernur, untuk memastikan pengawasan dan realisasi anggaran berjalan dengan baik.

“Saya terus-menerus menghimbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat: berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat dan birokrat diangkat, dibiayai, dan digaji oleh negara. Maka anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Soroti Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon: Bank Lalai, OJK Harus Turun Tangan