Pemerintah Daerah Diminta Evaluasi TKD Terkait Anggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

Ahada Ramadhana | 15 September 2025, 17:35 WIB

AKURAT.CO Pemerintah telah mengurangi Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp250 triliun. Dalam hal ini, TKD berkaitan dengan tunjangan perumahan anggota DPRD.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, meminta pemerintah daerah mengkaji kembali peruntukan tunjangan perumahan anggota DPRD.

"Dengan adanya TKD yang berkurang Rp250 triliun, itu semua harus dikaji kembali. Saya pikir itu dikembalikan lagi terhadap kemampuan keuangan daerah dan dikaji sesuai dengan kelayakan yang ada," jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dede Yusuf mengatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terkait alokasi TKD. Karenanya, besaran TKD sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Itu semua harus dikaji kembali. Saya pikir itu dikembalikan lagi terhadap kemampuan keuangan daerah dan dikaji sesuai dengan kelayakan yang ada," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membenarkan bahwa tunjangan perumahan untuk anggota DPRD banyak terjadi terutama di Pulau Jawa.

Dia menyatakan bahwa itu merupakan kebijakan lama kepala daerah periode sebelumnya.

"Itu terutama yang di Jawa ya. Saya sudah cek yang daerah-daerah lain. Itu pun karena kebijakan lama, bukan kebijakan baru. Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu. Saya sudah cek, DKI, Jateng, Jawa Barat enggak tahu," jelasnya.

Menurut Mendagri, pihaknya telah meminta kepala daerah berkoordinasi dengan DPRD masing-masing untuk melakukan evaluasi dan mendengarkan aspirasi publik.

"Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama yang di Jawa, agar koordinasi dengan DPRD mendengar suara publik. Dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi," ujarnya.