Soal Izin Tambang untuk NU, Said Aqil Siroj: Agar Ormas Lumpuh dan Tidak Kritis pada Pemerintah

AKURAT.CO Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj kembali melontarkan kritik tajam terkait izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada NU.

Ia menyebut keputusan tersebut justru membawa lebih banyak mudarat dan berpotensi melumpuhkan peran kritis ormas keagamaan.

Dalam siniar Madilog Forum Keadilan yang tayang di YouTube pada Rabu (10/12/2025), Said mengaku awalnya menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka akses izin tambang bagi ormas melalui PP Nomor 25 Tahun 2024. Namun sikap itu berubah setelah ia menilai dampaknya secara lebih mendalam.

“Setelah melihat, dengan betul-betul saya merenung dengan objektif, saya menyimpulkan mudaratnya lebih besar,” ujarnya.

Said menilai pemberian konsesi tambang justru memicu ketegangan di tubuh PBNU. Ia menyinggung dinamika antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Menurutnya, persoalan tambang ikut memperlebar perbedaan pandangan di internal organisasi.

Baca Juga: Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj: Izin Tambang dari Jokowi untuk NU adalah Kutukan

Ia juga menghubungkan pengalaman beberapa negara yang mengalami konflik akibat kekayaan alam.

“Kalau kita lihat, di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu, kompak, perang saudara gara-gara tambang,” kata Said.

Lebih jauh, Said mengungkap dua kemungkinan motif pemerintah dalam memberikan izin tersebut.

“Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan jebakan. Jebakan sehingga ormas ini akhirnya nanti lumpuh, tidak mampu memberikan kritik, masukan, rekomendasi yang agak tajam terhadap pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa NU sejak awal tidak dibangun sebagai organisasi bisnis. Said khawatir fokus para pemimpin NU akan beralih jika tambang menjadi pusat aktivitas.

“Nanti kalau sudah ada tambang, dan komisaris utamanya itu Rais Aam, dirutnya itu ketua umum, nanti 90 persen pikirannya ke sana semua. Agama, persaudaraan, budaya, sosial, hilang semua nanti,” ujarnya.

Baca Juga: Usai Digulingkan Syuriyah PBNU dari Jabatan Ketum, Gus Yahya Surati Menkumham

Said bahkan menyebut izin tambang itu telah berubah menjadi kutukan. Ia menilai publik kini semakin nyinyir terhadap NU dan menganggap ormas tersebut kehilangan marwahnya.

Menurutnya, setelah konsesi diberikan, PBNU tidak lagi kritis kepada pemerintah sebagaimana sebelumnya. Ia mencontohkan, “Saya dulu kerap mengkritik Jokowi, salah satunya tentang Omnibus Law.”

Pernyataan Said menambah panjang polemik konsesi tambang yang sejak awal menuai pro dan kontra di kalangan Nahdliyin maupun publik luas.