KNPI Bantah Narasi Pidato Prabowo Dukung Deforestasi: Premis yang Keliru dan Perlu Diluruskan

AKURAT.CO Bencana banjir yang terjadi secara bersamaan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka mendalam bagi para korban, keluarga, serta masyarakat di tiga wilayah terdampak.

Musibah tersebut juga menggugah empati nasional, ditandai dengan derasnya solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Namun di balik gelombang empati itu, muncul perdebatan publik terkait isu lingkungan dan pendekatan ekologis dalam pembangunan nasional.

Isu tersebut mengemuka seiring maraknya narasi di media sosial yang mengaitkan bencana banjir dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait komoditas kelapa sawit.

Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Zein Whiel, menilai, masyarakat perlu bersikap lebih kritis dan objektif dalam menyikapi narasi yang berkembang, terutama di era post-truth yang rawan manipulasi konteks.

“Zein menjelaskan, pernyataan Presiden Prabowo mengenai kelapa sawit sejatinya menekankan aspek nasionalisme dan kepentingan strategis bangsa. Beredarnya potongan video pidato Presiden Prabowo yang dikompilasi tanpa konteks utuh berpotensi menyesatkan opini publik. Narasi yang dibangun seolah-olah Presiden mengabaikan aspek ekologis bahkan mendukung deforestasi. Ini premis yang keliru dan perlu diluruskan,” kata Zein Whiel dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Baca Juga: Perizinan Bermasalah, Warga Pertanyakan Legalitas Parkir Apartemen Casablanca East Residences

Kelapa sawit, menurutnya, diposisikan sebagai komoditas unggulan yang dibutuhkan dunia dan berpotensi mendukung transisi energi melalui pemanfaatan sebagai bahan bakar terbarukan.

“Tidak ada satu pun pernyataan Presiden yang membenarkan pembalakan liar atau mendorong deforestasi. Justru yang ditekankan adalah bagaimana memanfaatkan kondisi yang sudah terjadi secara bertanggung jawab untuk kepentingan nasional,” ujarnya.

Ia mencontohkan pendirian PT Agrinas Palma Nusantara sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengamankan dan mengambil alih lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan atau disalahgunakan. Hingga kini, lebih dari dua juta hektare lahan telah diamankan negara.

“Ini bukan ekspansi perkebunan sawit, melainkan upaya menata ulang lahan yang secara ekologis sudah tidak sehat agar dapat diberdayakan untuk kepentingan publik dan lingkungan,” tegas Zein.

Lebih lanjut, Zein juga menyinggung pernyataan World Wide Fund for Nature (WWF) terkait hibah lahan seluas sekitar 90 ribu hektare yang sebelumnya dikelola perusahaan Presiden Prabowo untuk dijadikan kawasan hutan konservasi gajah di Aceh.

“Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap etika lingkungan dan masa depan ekologi Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan tindakan konkret,” pungkasnya.

Zein menegaskan, KNPI mendorong generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk tetap kritis namun adil dalam menilai kebijakan pemerintah, serta tidak terjebak pada framing sepihak yang berpotensi memecah solidaritas nasional di tengah situasi bencana.

Baca Juga: Perizinan Bermasalah, Warga Pertanyakan Legalitas Parkir Apartemen Casablanca East Residences