Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Capai Rp59,25 Triliun, Terbesar untuk Aceh

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemulihan dan pembenahan wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, membutuhkan anggaran hingga Rp59,25 triliun.
Di mana, sebanyak Rp33,75 triliun dibutuhkan untuk pemulihan wilayah Aceh, Rp13,5 triliun untuk pemulihan wilayah Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk pemulihan wilayah Sumatera Utara.
"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun," kata Tito, Selasa (30/12/2025).
Baca Juga: Prabowo Akan ke Aceh Besok, Pantau Percepatan Pemulihan Pascabencana
Dia menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukan untuk berbagai komponen termasuk permasalahan pemerintahan, sekolah, kesehatan dan infrastruktur.
"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L)," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan sejak hari pertama, tim Kementerian PU telah dikerahkan ke tujuh kabupaten terdampak, dengan fokus utama saat ini di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Pihaknya pun masih terus berkoordinasi intensif dengan gubernur dan para bupati.
Menurutnya, kondisi lapangan yang cukup berat karena banyak fasilitas publik dan rumah warga yang terendam lumpur sedalam 1-2 meter. Untuk itu, saat ini pihaknya melakukan percepatan dengan bekerja nonstop 24 jam dibantu oleh jajaran TNI yang membantu pemasangan jembatan Bailey serta pembersihan infrastruktur vital.
"Kami bekerja 24 jam, malam pun tetap jalan. Kami juga melibatkan masyarakat melalui program Padat Karya. Jadi, warga yang membantu pembersihan RSUD, Puskesmas, dan sekolah akan diberikan upah sebagai bentuk dukungan negara bagi mereka yang terdampak," ujar Doddy.
Baca Juga: Selain Sediakan Hunian, Pemerintah Siapkan Rp13,4 Juta per Keluarga untuk Pemulihan Pascabencana
Dia menargetkan, pemulihan akses air bersih dapat rampung dalam waktu dekat. Saat ini, Kementerian PU tengah berusaha mengaktifkan kembali Water Treatment Plant (WTP) dalam waktu 3-4 bulan ke depan.
"Kami sedang bekerja keras mengaktifkan kembali WTP. Dalam 3 hingga 4 bulan ke depan, WTP berkapasitas 20 liter per detik diharapkan sudah terbangun di beberapa titik," jelasnya.
Menanggapi masukan para Bupati terkait banjir berulang, Doddy setuju bahwa perbaikan harus dilakukan dari sisi hulu melalui reboisasi. Selain itu, pihaknya sedang mengkaji pembangunan Sabo Dam di Gayo Lues serta bendungan di Pidie Jaya untuk meminimalisir dampak bencana di masa depan.
Khusus untuk Aceh Utara, dia meminta pemerintah daerah tidak khawatir. Saat ini, tim PU telah mulai membersihkan material kayu yang menyumbat di Bendung Jambo Aye dan Bendungan Keureuto.
"Kami bersihkan kayu-kayu di bendungan agar aliran sungai lancar dan WTP di sekitarnya bisa segera aktif kembali," tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 5Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 6Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 7Cara Cek Desil Online Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya
- 8Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK







