Komisi I DPR: Pasukan ke Gaza Tak Perlu Terlalu Besar, Fokus Jaga Perdamaian

Putri Dinda Permata Sari | 10 Februari 2026, 17:00 WIB

AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyatakan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza menyusul bergabungnya RI ke Board of Peace (BoP), harus dilakukan secara terukur dan realistis.

Dia menyebut, yang terpenting adalah fokus utamanya sebagai pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping forces) dan membantu percepatan pemulihan wilayah tersebut.

Wacana pengiriman pasukan ke Gaza telah berulang kali dibahas dalam berbagai rapat, termasuk pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri luar negeri, mantan menlu, tokoh, dan ilmuwan di Istana pada Rabu, 4 Februari lalu.

"Poinnya adalah persetujuan teman-teman itu setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Bapak Presiden, mulai dari konsep filosofis sampai geopolitik terkini," ujar Utut dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Meski tidak hadir langsung dalam pertemuan tersebut, Utut menilai secara pribadi jumlah pasukan yang dikirim tidak perlu terlalu besar. Dia menyinggung wacana pengiriman hingga 20 ribu personel yang dinilai berlebihan.

"Hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu teman-teman di Kementerian Pertahanan sudah punya ukuran," kata Utut.

Menurutnya, wilayah Jalur Gaza secara geografis relatif kecil, dengan luas sekitar 45 kilometer persegi, atau sedikit lebih kecil dari wilayah Jakarta Pusat. Dengan kondisi tersebut, penempatan pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Utut menekankan, yang terpenting adalah kualitas pasukan yang dikirim, bukan semata jumlah. Menurutnya, Indonesia harus mengirim personel terbaik yang siap menghadapi berbagai kondisi.

"Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca dan segala situasi," ujarnya.

Dia menegaskan sikap DPR yang konsisten mendukung perjuangan Palestina sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Hampir seluruh partai politik di DPR sepakat bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak rakyat Palestina.

Namun, dia juga menggarisbawahi pernyataan penting Presiden Prabowo bahwa solusi yang didorong Indonesia bukan hanya kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan kehidupan damai berdampingan melalui skema two-state solution.

"Bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan," imbuhnya.

Terkait kepemimpinan internasional dalam upaya tersebut, dia menilai Amerika Serikat berpotensi menjadi aktor kunci dalam mendorong Israel mematuhi kesepakatan perdamaian. "Yang bisa membuat Israel nurut kan USA," ujarnya.

Utut menyebut, langkah diplomatik dan teknokratis inilah yang menjadi jalan kompromi paling memungkinkan saat ini, setelah berbagai bentuk dukungan publik terhadap Palestina dilakukan selama ini.

"Ini jalannya, ini teknokratisnya, ini the way-nya untuk membuat itu. Tentu tidak bisa sebebas dan semau yang kita inginkan," pungkasnya.