Hukuman Mati Belum Ampuh Hentikan Korupsi, Lemahnya Moralitas Berlandaskan Agama Jadi Akar Masalah

AKURAT.CO Ketentuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, keberadaan ancaman pidana berat tersebut belum otomatis mampu menghentikan praktik korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang relatif lengkap dalam pemberantasan korupsi. 

Selain ancaman pidana mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdapat pula aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, pengadilan tindak pidana korupsi di berbagai daerah hingga hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Baca Juga: KPK Juga Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dalam Kasus Korupsi Silmy Karim

Meski demikian, dia menilai praktik korupsi masih terus terjadi, bahkan melibatkan aparat penegak hukum maupun pejabat negara.

"Indonesia sudah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap. Tetapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi," ujarnya dilansir Antara, Kamis (6/8/2026).

Pernyataan itu disampaikan Yusril menanggapi usulan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Menurutnya, persoalan korupsi tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan memperberat ancaman pidana. Namun akar persoalan juga berkaitan dengan lemahnya etika dan moralitas yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Dia mempertanyakan mengapa kehidupan beragama di Indonesia terlihat semakin semarak, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan integritas dan akhlak.

"Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang haq dan mana yang bathil," ujarnya.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Kontrak Fiktif Waskita Karya di Kasus Korupsi Proyek DJKA

Dalam sistem hukum pidana nasional, hukuman mati merupakan ultimum remedium atau pidana paling berat yang hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan berdasarkan tuntutan jaksa.

Dia menekankan, hakim memiliki kewajiban menilai seluruh fakta persidangan sebelum menentukan jenis hukuman yang paling adil dan proporsional. Putusan tersebut harus didasarkan pada rasa keadilan dan hati nurani, bukan atas dasar kebencian ataupun kemarahan.

Yusril juga mengungkapkan bahwa saat menjabat Menteri Kehakiman pada periode 2001–2004, dirinya menjadi salah satu penggagas perubahan UU Tipikor yang kemudian melahirkan UU Nomor 20 Tahun 2001.