Hadapi Kemarau Panjang, Puan Minta Pemerintah Perkuat Infrastruktur Ketahanan Air

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air bersih di tengah meluasnya kekeringan akibat kemarau panjang di sejumlah daerah.

Pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan, sejak suatu wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air. Pemerintah tidak boleh baru bergerak ketika masyarakat sudah berada dalam kondisi darurat.

"Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Kasus Influenza di Indonesia Diperkirakan Meningkat, Musim Kemarau hingga Karhutla Jadi Penyebabnya

Dia meminta pemerintah segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, serta memastikan ketersediaan fasilitas penyimpanan air di daerah yang mulai mengalami penurunan pasokan.

Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyediakan informasi mengenai peringatan dini kondisi cuaca dan iklim. Penanganan krisis air tidak seharusnya terus berulang dengan pola yang sama setiap musim kemarau. 

Masyarakat tidak boleh terus berada dalam kondisi menunggu hujan, mengalami kekurangan air, mencari sumber alternatif, kemudian menerima bantuan tangki air sebelum kembali menghadapi persoalan serupa pada musim kemarau berikutnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah menjalankan dua langkah secara bersamaan. Pertama, memastikan kebutuhan air masyarakat terdampak terpenuhi selama krisis. Kedua, membangun sistem dan infrastruktur yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya.

Baca Juga: Kementerian PU Tangani Kekeringan di 3.288 Wilayah, Fokus di Area Persawahan hingga Lokasi Karhutla

Dia menekankan pembangunan infrastruktur ketahanan air berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kekeringan. Apalagi, BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang. Di mana, Juli 2026 tercatat sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.

Menurut Puan, keberhasilan pemerintah dalam menangani kekeringan tidak cukup diukur dari kemampuan mengirimkan bantuan air setelah krisis terjadi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum kondisi mencapai titik darurat.

"Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," ucapnya.

Dia mencontohkan krisis air yang terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Krisis air di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar tiga pekan, sehingga warga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.