JK: Pembagian Bansos Tugas Kades dan Camat, Bukan Presiden

AKURAT.CO Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), meminta pembagian bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan dilakukan dengan benar. Dengan begitu, lebih tepat distribusi bansos dilakukan oleh kepala desa (kades) dan camat bukan presiden maupun menteri.
JK menyebut, pembagian bansos di pinggir jalan maupun tempat lainnya menyalahi aturan. Hal ini juga memicu adanya tudingan politisasi bansos sehingga perlu dikoreksi.
"Aturan yang benar itu berikan bansos pada orang yang butuhkan sesuai nama dan alamat, karena itu yang berikan kades dan camat," kata JK, di rumah pribadi di Jl Brawijaya, Jaksel, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga: Bahlil Usul Mensos Risma Dirikan Tenda, Bagikan Bansos Sendiri
JK mengimbau distribusi bansos tidak dilakukan pada masa kampanye atau mendekati hari pemilihan. Dia mendukung pemberian bansos namun menolak cara-cara tak patut untuk mendulang suara.
"Jangan dipaksakan jelang tanggal 14. Walaupun tak diakui, kenapa tak tanggal 20? Jadi (pembagian)!bansos itu benar, tetapi dengan cara yang benar juga. Itu intinya," kata tokoh Golkar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







