Menkumham Supratman Andi Agtas Tepis Isu Adanya Kejanggalan Terkait Reshuffle

AKURAT.CO Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menepis adanya kejanggalan dalam keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle kabinet di akhir masa jabatannya.

“Enggak ada, kejanggalannya di mana? Usulan, reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, itu hak konstitusional yang melekat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, kapan saja Jokowi sebagai Kepala Negara berhak untuk mereshuffle kabinet ataupun badan lembaga negara, karena memang merupakan hak preogratif presiden.

Baca Juga: Uji Coba Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Operasional, Pengamat: Pj Gubernur DKI Layak Jadi Teladan

“Jangankan satu bulan dua bulan, setiap saat sepanjang presiden masih dalam kekuasannya, berhak untuk melakukan itu (reshuffle),” jelasnya.

“Nah tentu, pak presiden lah yang lebih tahu apa yang beliau akan lakukan dan siapa yang akan dipilih untuk membantunya. Karena kami kan hanya pembantu presiden,” tutup Supratman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah menteri negara dan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Jakarta.

Sejumlah menteri yang dilantik di antaranya, Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif; Roslan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Semarak HUT ke-79 RI, Kementan Bersinergi Dengan Dinas Pertanian Pohuwato Tanam Padi Gogo

Kemudian, Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggantikan Yasonna Laoly; juga Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kemudian, DPP PDIP merespons pedas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle kabinet di penghujung masa jabatannya.

"Reshuffle ini adalah triangle political game menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong,” ucap Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam keterangannya, Senin (19/8/2024). 

Deddy menilai bahwa Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya.