Hanya Kompromi Politik, Fahri Hamzah Tantang DPR Tetapkan Ambang Batas Parlemen Nol atau 20 Persen

AKURAT.CO Partai Gelora Indonesia merespons usulan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar lima persen yang tengah bergulir dalam wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai, wacana tersebut merupakan kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar di Senayan saat ini. Bukan untuk kepentingan rakyat dalam Pemilu 2029.

"Bahwa angka threshold yang ada di kisaran empat persen hingga tujuh persen, termasuk lima persen saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar. Bukan untuk kepentingan rakyat," jelasnya, kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).

Fahri mengatakan, terdapat dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni Mazhab Kedaulatan Rakyat (pro murni nol persen) dan Mazhab Penguatan Presidensialisme (skenario 20 persen).

Menurutnya, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat (vox populi, vox dei).

Baca Juga: Punya Jokowi dan Kaesang, PSI Siap Hadapi Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Dalam mazhab ini, berapa pun suara yang diraih oleh sebuah parpol atau calon, maka aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen, tanpa terganjal syarat pembatasan (parliamentary threshold).

"Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain," jelas Fahri.

Ia menyebut Partai Gelora secara tegas berada pada posisi mendorong ambang batas parlemen nol persen, serta menolak usulan parliamentary threshold empat hingga tujuh persen.

Sementara di sisi lain, bagi kelompok yang beralasan ingin menguatkan sistem presidensialisme dan menyederhanakan jumlah parpol di parlemen, merujuk pemikiran ilmuwan politik Scott Mainwaring, Fahri menantang DPR untuk sekalian menetapkan ambang batas yang tinggi.

"Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20 persen. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya satu atau dua partai seperti di Amerika Serikat," ujarnya.