Pupuk Indonesia Siapkan 4.800 Ton Pupuk Subsidi untuk Petani Bone

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan dukungan itu untuk mendorong suksesnya program bantuan pompa irigasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Desa Jaling, Kabupaten Bone, pekan ini.

 

"Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya. Agar mendapatkan hasil yang optimal tentu diperlukan ketersediaan pupuk, sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Pupuk Indonesia di sini hadir menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi," ujar Panji dikutip Sabtu (6/7/2024).

 

 

Panji, yang turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa lahan pertanian di Bone sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Agar tetap produktif, pemerintah memperbaiki irigasi melalui bantuan 300 pompa. Selama ini, kata dia, petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya bertani satu kali saja.

 

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 137.342 ton di Kabupaten Bone. Rinciannya, pupuk urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK kakao 2.100 ton, dan pupuk organik sebanyak 12.452 ton.

 

Adapun stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone antara lain pupuk urea bersubsidi 2.682 ton dan NPK Phonska 2.101 ton. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK kakao di kios sebanyak 34 ton. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.

 

Sementara itu, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yakni empat gudang lini III atau di tingkat kabupaten, 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.

 

Panji menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.