Perputaran Dana Tembus Rp1 Triliun, Menko Zulhas Ingin Penyembelihan Hewan Kurban Jemaah Haji Dilakukan di Indonesia

Wacana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menilai terdapat potensi perputaran dana hampir Rp1 triliun jika proses pemotongan tak lagi bergantung pada layanan di Arab Saudi.

 

Zulhas menjelaskan, dari total 221 ribu jamaah haji Indonesia, hampir separuhnya harus membayar dam sebagai konsekuensi atas pelanggaran tertentu selama menjalankan ibadah. Nilai dam tersebut berkisar sekitar USD200 per orang.

 

“Dam itu besar sekali, kira-kira satunya USD200. Katanya hampir separuh jamaah itu melanggar. Kalau USD200 dikali 221 ribu, itu sekitar USD480 juta, atau hampir Rp1 triliun,” ujar Zulhas di Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

 

Menurutnya, jika pemotongan dam dapat dilakukan di dalam negeri, potensi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, hingga mendukung lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.

 

 

Meski demikian, Zulhas menegaskan bahwa wacana tersebut membutuhkan kajian mendalam bersama para ulama dan otoritas terkait. Proses penyembelihan dam selama ini wajib dilakukan di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan ibadah haji yang berlaku internasional.

 

“Ini masih harus dibahas. Ada aturan bahwa pemotongan dam dilakukan di Tanah Suci. Jadi kita perlu diskusi lebih lanjut dengan para ulama dan pihak berwenang,” katanya.

 

Dirinya mengungkapkan rencana untuk bertemu Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna membahas aspek fikih serta kemungkinan studi banding ke negara-negara yang telah mendapat izin untuk melaksanakan pemotongan dam di negara asal jamaah.

 

“Bila perlu kita studi banding ke negara lain. Beberapa negara sudah boleh melaksanakan pemotongan di negara asal. Sementara kita masih wajib potong di Arab,” tuturnya.

 

Wacana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah. 

 

Selain menekan biaya yang keluar ke luar negeri, pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak ekonomi berantai bagi sektor peternakan dan pangan nasional.

 

Zulhas menambahkan, jika mekanisme pemotongan dapat dialihkan ke Indonesia, maka distribusi daging kurban bisa langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, termasuk santri di pondok pesantren.

 

“Itu kalau bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab. Kalau dagingnya diberikan ke pondok pesantren, gizinya langsung naik,” ucapnya.