Akurat Logo

Surplus Beras 2025 Belum Aman, Pemerintah Kejar Produktivitas dan Efisiensi

Esha Tri Wahyuni | 4 September 2026, 18:20 WIB
Surplus Beras 2025 Belum Aman, Pemerintah Kejar Produktivitas dan Efisiensi
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan

AKURAT.CO Indonesia mencatat peningkatan produksi beras dan mencapai surplus pada 2025. 

Namun, pemerintah menilai capaian tersebut belum cukup untuk memastikan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, surplus beras yang dicapai Indonesia perlu dijaga agar tidak hanya menjadi capaian sementara. 

Pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan, menekan biaya produksi, memperluas mekanisasi, hingga mengembangkan varietas padi baru.

"Kita tahun 2025 sudah surplus, tapi sementara," kata Zulkifli Hasan dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul pada IdeaFest 2026 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga: Zulhas Ungkap Jurus Baru Bantu Nelayan Lepas dari Tengkulak

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kini tidak hanya mengejar peningkatan produksi beras, tetapi juga berupaya memastikan surplus dapat dipertahankan melalui peningkatan efisiensi produksi pertanian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton.

Angka tersebut meningkat 4,07 juta ton atau 13,29% dibandingkan produksi 2024 yang tercatat sekitar 30,62 juta ton.

Kenaikan produksi tersebut sejalan dengan peningkatan luas panen padi. Sepanjang 2025, luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare atau tumbuh 12,69% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun produksi padi pada periode yang sama mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).

Memasuki 2026, tren peningkatan luas panen masih berlanjut meski dengan laju yang lebih terbatas. BPS mencatat luas panen padi secara kumulatif pada Januari-Juli 2026 mencapai 7,24 juta hektare, naik 0,57% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

BPS juga memperkirakan potensi produksi beras pada Agustus-Oktober 2026 mencapai 9,33 juta ton. Namun, angka tersebut turun tipis 0,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Potensi luas panen pada Agustus-Oktober 2026 diperkirakan mencapai 3,07 juta hektare.

Pemerintah masih menargetkan produksi beras berada di atas kebutuhan nasional pada 2026.

Kementerian Pertanian mengacu pada proyeksi neraca pangan yang memperkirakan produksi beras nasional tahun ini mencapai sekitar 34,77 juta ton. Sementara itu, kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 31,10 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, terdapat potensi surplus beras sekitar 3,67 juta ton.

Cadangan beras pemerintah juga diperkuat melalui penyerapan Bulog. Perum Bulog hingga 2 September 2026 telah menyerap sekitar 3,7 juta ton beras dari target penyerapan 4 juta ton sepanjang tahun ini.

Baca Juga: Petrokimia Gresik Raih Pelabuhan Terbaik, Zulhas Soroti Logistik Pangan

Pada periode yang sama, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog dan gudang mitra mencapai sekitar 5,4 juta ton.

Data tersebut menunjukkan posisi pasokan beras nasional masih relatif kuat. Namun, pemerintah melihat keberlanjutan surplus tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan luas panen dan produksi dalam satu periode.

Zulkifli mengatakan peningkatan produktivitas pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh luas lahan. Teknologi, varietas tanaman, hingga tata kelola lahan ikut menentukan hasil produksi.

"Tentu itu menyangkut teknologi, menyangkut varietas baru, menyangkut manajemen pengolahan sawah. Banyak sekali faktornya sehingga dia bisa produktivitasnya tinggi," ujar Zulkifli.

Menurut dia, sejumlah aspek tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Salah satunya adalah mekanisasi yang dinilai belum diterapkan secara optimal.

"Kita belum melakukan apa namanya itu varietas-varietas baru belum ada, mekanisasi belum, makanya kita masih mahal. Masih PR kita banyak ini, tapi kita sudah memulai sesuatu yang bertanggung jawab," katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan biaya produksi sebagai salah satu persoalan yang perlu dibenahi di tengah upaya mempertahankan surplus beras.

Artinya, peningkatan produksi tidak hanya perlu dilihat dari jumlah tonase beras yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana beras tersebut diproduksi dengan biaya yang lebih efisien.

Kementerian Pertanian menyiapkan penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) pada areal hingga 1 juta hektare pada 2026.

Sistem tersebut mengintegrasikan penggunaan varietas unggul, mekanisasi, pemupukan, pengelolaan air, serta teknologi budidaya. 

Pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Salah satu penerapannya diuji di Lampung Tengah.

Kementan mencatat hasil ubinan pada demfarm seluas 100 hektare pada Agustus 2026 mencapai rata-rata 11,2 ton gabah per hektare. Produksi tersebut menggunakan varietas Inpari 32 dan Inpari 49 serta didukung mekanisasi, sarana produksi, dan irigasi.

Pengembangan varietas menjadi bagian lain yang terus diperkuat pemerintah.

Hingga Agustus 2026, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mencatat sebanyak 889 sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman telah diterbitkan sejak 2007. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 merupakan varietas padi.

Pemerintah menilai ketersediaan varietas unggul yang adaptif dan berumur genjah penting untuk menjaga produktivitas sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pangan.

Penguatan ketahanan pangan juga tidak berhenti pada komoditas beras.

Zulkifli mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan kemandirian pangan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan karakteristik masing-masing komoditas.

Beras dan jagung menjadi fokus awal. Setelah itu, pemerintah berencana memperluas penguatan produksi ke sejumlah komoditas lain, seperti gula, garam, dan ikan.

"Oleh karena itu tidak semua kita lakukan sekaligus. Kita bertahap sekarang beras, jagung. Kemudian ini kita akan berkembang ke gula, ke garam, terus ikan," ujar Zulkifli.

Dengan demikian, capaian surplus beras pada 2025 dan proyeksi surplus pada 2026 menjadi salah satu tahapan dalam agenda yang lebih luas untuk memperkuat kemandirian pangan.

Bagi pemerintah, tantangannya kini bukan sekadar menghasilkan beras dalam jumlah yang cukup. Produksi juga harus dijaga agar lebih efisien dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Zulkifli menegaskan pengembangan teknologi, varietas baru, dan mekanisasi menjadi bagian penting agar peningkatan produksi tidak berhenti pada surplus sementara.

"Kita tahun 2025 sudah surplus, tapi sementara," ujarnya.

Pemerintah kini harus memastikan surplus tersebut dapat dipertahankan ketika tantangan produksi pertanian, biaya input, produktivitas lahan, dan kebutuhan pangan nasional terus berkembang

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.