Wanti-wanti Dampak Erupsi ke Ekonomi, Indef Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi di Sektor Transportasi dan Logistik

AKURAT.CO Erupsi gunung api dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian nasional apabila berlangsung berkepanjangan dan mengganggu transportasi serta distribusi logistik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan, bencana alam, termasuk erupsi gunung api, dapat menjadi double shock bagi perekonomian karena terjadi di tengah tekanan ekonomi yang sudah ada.

"Dengan adanya bencana alam ataupun erupsi yang mengganggu atau mendisrupsi terjadinya logistik distribusi, itu tentu akan menjadi tekanan ganda buat ekonomi kita, khususnya adalah kenaikan harga-harga ataupun inflasi," kata Abra dalam acara Indonesia Bicara yang disiarkan di Youtube TVRI, Selasa (8/9/2026) malam.

Baca Juga: BMKG Pastikan Abu Erupsi Anak Krakatau Tak Lagi Mengarah ke Jakarta

Menurutnya, tekanan tersebut terutama berpotensi terlihat melalui kenaikan harga barang dan inflasi. Kondisi inflasi nasional sendiri dinilai sudah cukup memberikan tekanan terhadap perekonomian sebelum bencana terjadi.

Abra menilai, dampak erupsi terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin besar apabila gangguan berlangsung dalam waktu lama dan berdampak terhadap infrastruktur transportasi maupun rantai distribusi.

Kondisi tersebut, kata Abra, dapat semakin menekan daya beli masyarakat apabila pemerintah tidak memiliki alternatif moda transportasi maupun jalur distribusi sebagai rencana cadangan.

"Nah, ditambah kalau misalnya bencana ini juga dari sisi waktunya berkepanjangan, kemudian resiko ataupun dampaknya terhadap infrastruktur transportasi, kemudian logistik distribusi ini juga, pemerintah tidak punya plan B, ada alternatif mode transportasi lain, tentu itu nanti akan menekan daya masyarakat," jelasnya.

Selain gangguan distribusi, Abra juga mewaspadai dampak psikologis masyarakat berupa panic buying. Menurutnya, fenomena tersebut sudah mulai terlihat pada sejumlah produk, seperti masker dan produk farmasi.

Risiko serupa dapat terjadi pada komoditas pangan apabila jalur transportasi dari sentra produksi menuju daerah yang bergantung pada pasokan dari luar terganggu.

"Misalnya nanti jalur transportasi antara sentra produksi pangan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan pasokan pangan dari luar, itu kemudian terganggu, sehingga terjadi kenaikan harga. Tentu itu juga akan memicu, terjadinya panik buying, khususnya untuk komunitas pangan," tutur Abra.

Mitigasi Bencana Jadi Investasi

Di sisi lain, Abra menilai pemerintah perlu memperkuat kesiapan infrastruktur, transportasi, serta sistem logistik dan distribusi untuk menghadapi risiko bencana alam.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki protokol dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

Lebih jauh, Abra menekankan bahwa pemerintah perlu mengubah paradigma mengenai anggaran mitigasi bencana. Mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, investasi untuk mitigasi tidak seharusnya dipandang sebagai biaya tambahan.

Dia mendorong agar risiko bencana diintegrasikan dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

"karena kita hidup di daerah yang rawan bencana, artinya seluruh apa namanya, resources baik dari sisi fiskal, kemudian juga kebijakan, itu harus dibuat inherent agar memasukkan resiko bencana itu dalam proses pembangunan nasional," ujarnya.

Selain membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, pemerintah juga dinilai perlu memastikan proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat ketika infrastruktur mengalami kerusakan.

Untuk mendukung hal tersebut, Abra mengusulkan pembentukan pooling fund atau dana bersama untuk penanganan bencana.

"Tadi saya sampaikan bahwa perlu ada pooling fund untuk bencana, dan kalaupun anggaran itu tidak terserat di tahun ini, itu bisa terakumulasikan dari tahun ke tahun. Dan perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengalokasikan biaya investasi untuk resiko kebencanaan tadi,” tukasnya.