Kasusnya Disorot DPR, Rieke Diah Pitaloka Bantah Intervensi Hukum Saat Dampingi Eks ART Mantan Istri Andre Taulany

Nuzulul Karamah | 25 September 2026, 15:14 WIB

Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka. - Foto: Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas

AKURAT.CO Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, akhirnya buka suara terkait laporan yang ditujukan kepadanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Aktris sekaligus politisi senior ini dengan tegas membantah telah melakukan intervensi hukum saat mengawal dan mendampingi mantan Asisten Rumah Tangga (ART) dari Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri komedian Andre Taulany.

Rieke menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukannya murni bentuk pengawasan dan pelaksanaan fungsinya sebagai wakil rakyat, agar proses hukum perkara dugaan kekerasan seksual tersebut berjalan secara berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

"Pendampingan tersebut bukan intervensi terhadap proses hukum. Justru merupakan bagian dari fungsi representasi dan pengawasan parlemen untuk memastikan hukum dilaksanakan oleh eksekutif secara benar, transparan, akuntabel dan berpihak pada perlindungan hak warga negara," ujar Rieke dalam keterangan resminya di Instagram dikutip Jumat (25/9/2026).

Pemeran Oneng dalam sitkom ternama ini menjelaskan, berdasarkan UU MD3, anggota parlemen memiliki amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, legislator tidak boleh berdiam diri saat masyarakat datang mengadukan dugaan ketidakadilan.

"Pendampingan politik-konstitusional ini tentu berbeda dengan profesi advokat. Anggota DPR tidak menggantikan penasihat hukum korban dalam proses litigasi. Namun DPR berhak memastikan pengaduan korban ditindaklanjuti, aparat bekerja sesuai hukum, perlindungan korban tersedia, serta tidak terjadi pembiaran atau penyalahgunaan kewenanga," terang Rieke.

Ia menambahkan bahwa langkah pendampingan korban seperti ini sudah sering dilakukannya sejak kurun waktu 2013 silam. Terbaru, Rieke juga mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami Sukma, mantan santriwati di Pondok Pesantren Abul Barokat, Lombok Tengah.

"Ketika korban meminta negara hadir, anggota DPR tidak boleh diam. Mendampingi korban bukan intervensi. Mengawasi aparat bukan mengintervensi hukum. Justru itulah mandat representasi rakyat dan fungsi pengawasan parlemen," pungkas Rieke.

Perselisihan ini berawal dari laporan pihak Erin Taulany ke MKD DPR RI. Pihak Erin menilai Rieke telah melakukan overlapping atau melampaui batas kewenangannya saat mendampingi mantan ART-nya yang mengadukan kasus dugaan penganiayaan dan kekerasan.

Atas aduan tersebut, MKD DPR berencana memanggil Rieke Diah Pitaloka untuk dimintai klarifikasi. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, membenarkan bahwa berkas laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut telah resmi terdaftar sejak 27 Agustus 2026.