Jokowi ‘Jalan Keluar’ Permasalahan Lahan Di Pulau Rempang

Karinus, salah satu warga sekaligus pemilik lahan, merasa tidak ada pihak yang bisa menyuarakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dinilai hanya diam melihat semua persoalan yang ada.

 

"Pemerintah daerah kalau kita lihat sementara ini, tingga diam saja begitu," kata Karinus kepada Akurat.co, Sabtu (23/9/2023).

 

 

Karinus meyakini, Jokowi bisa menjadi jalan keluar atas semua persoalan yang ada di Pulau Rempang. Untuk itu, ia mendesak agar Jokowi mau mendatangi lokasi secara langsung dan menemui masyarakat.

 

"Harapan kita, kita minta bagaimana agar bisa bapak presiden turun, jangan sampai tinggal diam, itu suatu harapan kita. Harus ke lokasi langsung, berbicara sama masyakarat langsung," ujarnya.

 

Diketahui, sampai saat ini mayoritas warga Pulau Rempang masih keberatan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan kawasan Rempang Eco City.

 

Bukan tanpa sebab, hal itu terjadi karena warga menilai belum ada win-win solution yang ditawarkan pemerintah. Sebab, pemerintah hanya ingin mengganti lahan tempat tinggal, sementara lahan berkebun yang dijadikan mata pencaharian tidak mendapat ganti rugi sedikitpun.

 

 

"Alasan mereka itu kan hutan katanya, padahal kita kan sejak tahun 1834 kan sudah mulai disini, sudah mulai garap, gitu kan, yang istilahnya lebih lama kita ketimbang mereka," pungkasnya. 

 

Tidak hanya itu, warga setempat juga masih bersikukuh agar pemerintah mau merelokasi ke daerah yang masih berada di Pulau Rempang. Sehingga, relokasi tidak jauh dari lokasi asal tempat warga tinggal.

 

"Sebetulnya gini, kemarin kan rencana pemerintah mau pindahkan ke Galang, satu pulau lagi dari Pulau Rempang ini, tapi masyarakat tak mau. Jadi pada saat Pak Bahlil datang yang kita minta itu istilahnya digeser saja, tetap di pulau Rempang," pungkasnya.[]