DPRD Desak Pemprov Jakarta Hentikan Perusakan Lingkungan di Pulau Pari

Citra Puspitaningrum | 21 Januari 2025, 20:42 WIB

AKURAT.CO Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda, menyoroti perusakan lingkungan di gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Akibat kegiatan ini, ribuan pohon mangrove yang telah ditanam akhirnya terbabat.

Menurutnya, perusakan lingkungan itu terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah diterapkan di Jakarta. Dia menilai, banyak perda yang tidak berjalan efektif karena kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

"Pengawasan itu harusnya dilakukan pertama oleh Satpol PP, dan yang kedua oleh Dinas Citata. Namun, Dinas Citata ini memiliki keterbatasan, baik dari jumlah personel maupun sumber daya manusia," kata Ida Mahmuda saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Untuk mengatasi perusakan lingkungan di Kepulauan Seribu, Ida menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Citata dan Satpol PP untuk memperkuat pengawasan. Terutama di wilayah-wilayah strategis, seperti Kepulauan Seribu dan daerah pesisir lainnya.

Dia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk segera mengambil tindakan cepat terkait isu lingkungan, seperti penebangan mangrove dan pengerukan pasir pantai. Menurutnya, aktivitas tersebut harus segera dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

"Tindakannya sesegera mungkin Pemprov DKI membuat kebijakan untuk segera dihentikan terkait dengan penebangan mangrove dan pengerukan pasir pantai," tegasnya.

Selain itu, Ida juga mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, yang menurutnya kurang fokus pada isu-isu penting di akhir masa jabatannya. Dia berharap, Teguh dapat meninggalkan kebijakan yang memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, bukan menciptakan kontroversi.

"Pj Gubernur Teguh yang tinggal beberapa hari ini harus membuat kebijakan untuk perbaikan Pemda DKI, bukan malah membuat gaduh masyarakat dengan poligami. Itu hanya cari sensasi saja," pungkasnya.