Menpar: Bali Harus Jadi Simbol Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Indonesia

AKURAT.CO Bali terus menjadi pusat perhatian pemerintah dalam upaya membangun pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan, Pulau Dewata memiliki posisi strategis dalam peta pariwisata nasional, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Bali adalah bukti nyata bagaimana pariwisata bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Menpar dalam kunjungan kerjanya di Bali, Sabtu (19/7/2025).

Meski mencatatkan kinerja positif, Menpar menyebut Bali juga dihadapkan pada sejumlah tantangan serius yang harus ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.

Salah satunya adalah menjamurnya vila dan akomodasi ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

“Masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Kami mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang tidak hanya menata ulang akomodasi non-resmi, tapi juga aktif melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap usaha pariwisata yang legal,” jelasnya.

Tantangan lainnya, kata Menpar, mencakup persoalan tata ruang dan pembangunan yang tidak merata, kemacetan lalu lintas, hingga persoalan pengelolaan sampah.

Baca Juga: Kemenkum Sahkan 80.068 Badan Usaha Koperasi Desa Merah Putih, Siap Diluncurkan Presiden Prabowo

Ia menyatakan, pemerintah pusat siap bersinergi mendukung pembangunan Bali yang berorientasi jangka panjang, khususnya pengembangan Bali Utara dan Bali Barat.

"Kami berkomitmen mendukung rencana pembangunan pariwisata Bali yang sudah dirancang Gubernur Wayan Koster, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Prinsipnya, pariwisata Bali harus tumbuh terarah, adil bagi masyarakat lokal, dan lestari untuk generasi mendatang,” tegas Widiyanti.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenparekraf mendorong kampanye edukatif melalui kerja sama dengan KBRI dan seluruh kanal komunikasi resmi.

Edukasi kepada wisatawan mengenai norma dan budaya lokal juga menjadi fokus, termasuk melalui penyebaran “Dos and Don'ts” bagi wisatawan yang berkunjung.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani, menambahkan bahwa pihaknya telah mengantongi data akomodasi ilegal yang akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait.

Penertiban ini dinilai penting demi menjaga keadilan usaha dan menciptakan iklim pariwisata yang sehat.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun calendar of promotion Wonderful Indonesia 2026 agar bisa terintegrasi dengan agenda promosi Pemprov Bali.

"Kami juga berkoordinasi dengan Kemenhub dan maskapai penerbangan agar setiap penerbangan menuju Bali menyajikan informasi etika wisatawan dalam bentuk video Dos and Don’ts," kata Made.

Baca Juga: Belum Puas, Pemerintah Terus Berupaya Turunkan Tarif Impor AS

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan pariwisata di daerahnya.

Ia berharap langkah konkret bisa segera dijalankan agar Bali benar-benar menjadi destinasi kelas dunia yang berlandaskan budaya, keseimbangan alam, dan keberlanjutan.

“Apa yang disampaikan Ibu Menteri sangat tepat, menyentuh isu-isu strategis yang memang menjadi tantangan utama pariwisata Bali saat ini,” tuturnya.