Pemprov Jakarta Diimbau Terapkan Subsidi Lintas Daerah untuk Tarif Transjakarta

AKURAT.CO Rencana kenaikan tarif TransJakarta yang tengah digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menimbulkan perdebatan di ruang publik. Di balik isu tarif itu, tersimpan dilema klasik antara tanggung jawab fiskal daerah dan kebutuhan mobilitas warga di kawasan metropolitan Jabodetabek.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai wacana kenaikan tarif tersebut bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan keadilan sosial dan tata kelola subsidi lintas wilayah.

Dia menjelaskan, sebagian besar penumpang TransJakarta bukan hanya warga yang berdomisili dan membayar pajak di Jakarta. Banyak di antara mereka adalah pekerja yang datang dari wilayah penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Baca Juga: Subsidi Tarif Transjakarta Terlalu Besar, Pengamat: Jangan Sampai Beban APBD Makin Berat

"Mereka bekerja di Jakarta, tapi pajaknya dibayar di daerah asalnya. Artinya, uang subsidi dari APBD DKI juga ikut menanggung warga di luar Jakarta. Itu yang jadi persoalan," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (6/11/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat beban subsidi transportasi publik di Jakarta semakin berat. Sementara itu, penerimaan daerah juga tengah menyusut akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang disebut mencapai Rp15 triliun.

"Kalau subsidi terus-menerus hanya dari Jakarta, sementara dana Jakarta sendiri berkurang, itu berat. Karena operasional dan infrastruktur TransJakarta ditanggung oleh DKI, padahal yang menikmati juga masyarakat dari luar Jakarta," katanya.

Dia menilai, solusi yang lebih adil adalah dengan membangun mekanisme subsidi lintas daerah antara Pemprov Jakarta dengan pemerintah daerah di sekitar ibukota.

Baca Juga: Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025: Bisa Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Gratis!

"Idealnya Pemda lain ikut menanggung subsidi, minimal 30 sampai 40 persen. Bisa juga 50:50 tergantung kesepakatan. Jangan cuma modal omongan saja," tegas Trubus.

Baginya, konsep subsidi bersama ini tak sekadar soal angka, tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi antardaerah yang sudah seharusnya diwujudkan dalam kawasan megapolitan Jabodetabek.

"Jakarta ini bukan pulau sendiri. Warga dari luar ikut bekerja dan berkontribusi pada ekonomi Jakarta. Maka sudah sepantasnya beban transportasi publik ditanggung bersama," pungkasnya.