Kritik Gaya Kepemimpinan Ketua DPRD Jakarta, Demokrat: Ini Tontonan yang Tidak Mendidik

AKURAT.CO Aroma ketegangan menyeruak dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jakarta di Kebon Sirih.

Bukan karena panasnya perdebatan soal angka-angka APBD 2026, melainkan akibat gaya kepemimpinan Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, yang dinilai semakin jauh dari semangat musyawarah.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta, Lazarus Simon Ishak, blak-blakan menilai Khoirudin bersikap arogan dalam memimpin sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jakarta 2026, pada Rabu (12/11/2025).

"Jujur saja, sebagai anggota baru di DPRD, saya melihat ini tontonan yang tidak mendidik. Kepemimpinan Ketua DPRD saat ini sangat arogan tidak menghargai anggota dewan lainnya. Ini sangat buruk," katanya.

Baca Juga: Solusi Anies Baswedan Atasi Masalah Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta

Dalam sidang tersebut, sejumlah anggota dewan dari Fraksi PAN, Gerindra dan PSI sempat melontarkan interupsi menolak pengurangan anggaran sebesar Rp300 miliar yang semula dialokasikan untuk program pangan murah bagi masyarakat. Namun, protes itu diabaikan.

Menurut Lazarus, seharusnya pimpinan sidang memberi ruang bagi 101 anggota dewan yang hadir untuk menyampaikan pandangan sebelum mengetok palu pengesahan.

"Saat pimpinan bertanya, apakah Ranperda 2026 ini disetujui, ada anggota yang jelas tidak setuju. Tapi tanpa perhitungan suara, palu langsung diketok. Kalau dia bijak, seharusnya minta Setwan hitung dulu berapa yang setuju, berapa yang menolak," jelasnya.

Lazarus mengatakan, tindakan itu bukan hanya menyalahi etika sidang tetapi juga mengabaikan aspirasi rakyat.

Baca Juga: Khoirudin Desak Disdik Jakarta Perkuat Pengawasan Sekolah Pascaledakan SMAN 72

"Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan sampai gubernur dijadikan bemper. Kami menyuarakan suara warga, bukan sekadar formalitas," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat yang dikenal berpenampilan plontos itu menyebut kepemimpinan seperti itu berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan di tubuh DPRD Jakarta.

"DPRD bukan perusahaan pribadi. Ketua itu konduktor, bukan bos. Tugasnya menyatukan irama, bukan mematikan nada," katanya.

Lazarus mengingatkan bahwa kekuasaan di lembaga perwakilan rakyat bukanlah milik satu orang.

Baca Juga: Tragedi SMAN 72 Jakarta, Cermin Runtuhnya Bimbingan Moral dan Spiritualitas di Era Digital

"Menjadi pimpinan bisa karena ditunjuk tapi memimpin dengan hati itu soal karakter. Jangan arogan. Kekuasaan bukan segalanya," tuturnya.

Lazarus menambahkan, tidak menutup kemungkinan munculnya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Jakarta jika sikap arogan terus berlanjut.

"Arah pembicaraan teman-teman fraksi sudah ke sana. Kalau begini terus, bukan tak mungkin mosi tidak percaya diajukan," katanya.

Lazarus pun menyindir keras jalannya sidang yang dianggap formalitas belaka.

Baca Juga: Masih Berbau Menyengat, Fraksi PSI DPRD Jakarta Kritisi Uji Coba RDF Rorotan Tak Kunjung Berhasil

"Kalau keputusan diambil sepihak, buat apa kami hadir? Kami datang untuk menyampaikan sikap, bukan hanya untuk dilihat," pungkasnya.

Dengan nada getir, kritik Lazarus seakan menjadi cermin betapa ruang demokrasi di DPRD Jakarta kini mulai terasa sesak. Bukan karena perbedaan pendapat tetapi karena kepemimpinan yang lupa pada makna mendengarkan.