Anggota DPRD Jakarta Dorong Kepala Desa Kelola Bantuan Rumah Korban Banjir dan Longsor di Aceh

AKURAT.CO Bantuan pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor di Aceh, diharapkan dikelola langsung oleh kepala desa setempat.

Skema ini dinilai lebih efektif agar bantuan tepat sasaran dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardi Wahab, menilai pengelolaan bantuan oleh pemerintah desa penting untuk menghindari persoalan seperti yang terjadi pascabencana tsunami Aceh 2004 lalu. Saat itu, pembangunan rumah bagi korban dinilai jauh dari harapan warga.

"Informasi akan ada bantuan rumah dari pemerintah pusat dan BNPB senilai Rp60 juta per unit bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, dan sebaiknya pengelolaannya diserahkan kepada kepala desa dan melibatkan warga kampung agar penggunaan anggaran bisa diawasi bersama," kata Sardi Wahab, kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Anggota Komisi D DPRD Jakarta itu menjelaskan, pembangunan rumah pascatsunami Aceh menunjukkan banyak ketidaksesuaian antara anggaran dan kondisi bangunan yang diterima warga.

Dia menduga anggaran pembangunan rumah saat itu tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan.

Baca Juga: Prabowo Tinjau Posko Kesehatan Kodam I/BB di Tapsel, Pastikan Layanan untuk Warga Terdampak Bencana

"Di lapangan, rumah yang dibangun kontraktor tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Kuat dugaan biaya pembangunan hanya sekitar separuh dari nilai bantuan," ujar Sardi Wahab.

Politisi kelahiran Kampung Kualasegi, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, itu menyebut kondisi pascabencana saat ini cukup memprihatinkan.

Sebanyak 60 rumah dilaporkan hilang terbawa arus banjir, sementara 20 rumah rusak berat dan 15 lainnya mengalami kerusakan ringan.

Selain kerusakan permukiman, bencana longsor dan banjir juga menghancurkan lahan pertanian warga. Para petani kopi, cabai, dan komoditas lainnya kehilangan sumber mata pencaharian.

"Kami berharap pemerintah juga memberikan bantuan kepada para petani agar roda perekonomian keluarga mereka bisa kembali berjalan," kata Sardi Wahab.

Sejak berada di lokasi bencana, Sardi Wahab secara pribadi telah menyalurkan bantuan berupa beras, minyak goreng, serta kebutuhan dan perlengkapan dasar masyarakat. Namun, bantuan tersebut dinilai belum mencukupi mengingat jumlah pengungsi korban banjir dan longsor sangat banyak.

Menurutnya, kondisi pengungsi semakin memprihatinkan akibat minimnya bantuan makanan dan pakaian. Situasi diperparah dengan tingginya harga kebutuhan pokok akibat terputusnya jalur darat.

Baca Juga: BNPB Waspadai Bencana Banjir di Kalimantan Saat Puncak Musim Hujan

"Harga minyak goreng mencapai Rp20 ribu per liter. Jalan nasional dari Aceh Tengah menuju Gayo Lues dan Kutacane rusak berat sehingga tidak bisa dilalui," kata Sardi Wahab.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, segera menurunkan alat berat dan memastikan ketersediaan solar guna mempercepat perbaikan jalan.

"Jalur darat ini adalah akses utama masyarakat. Alat berat dan solar harus segera disiapkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Selain infrastruktur jalan, Sardi Wahab juga meminta pemerintah segera memulihkan aliran listrik di wilayah terdampak bencana.

Dia menekankan listrik sangat dibutuhkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama di lokasi pengungsian.

"Masyarakat Aceh yang terdampak bencana sangat berharap aliran listrik bisa segera dinyalakan kembali," tutupnya.