Gelar Festival Aspirasi BAM DPR, Revitalisasi Infrastruktur Krusial demi Masa Depan Kabupaten Cilacap

AKURAT.CO Kabupaten Cilacap perlu didukung oleh kemajuan infrastruktur demi kemajuan masa depan.

Demikian disampaikan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Ahmad Heryawan, usai memimpin Festival Aspirasi BAM DPR RI di Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin (9/2/2026).

Menurutnya, revitalisasi infrastruktur berpotensi mendatangkan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Didukung keindahan alam di wilayah Jawa Tengah Selatan atau Jasela.

"Hal terpenting untuk memajukan Cilacap sebagai pemicu kemajuan kawasan Jasela adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar potensi pariwisata Cilacap dapat berkembang serta mempermudah pergerakan orang dan barang," jelas Ahmad Heryawan.

Menurutnya, seindah apa pun potensi wisata Cilacap dan Jasela, tentunya wisatawan tidak akan datang tanpa kemudahan akses.

Oleh sebab itu, perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk mempermudah pergerakan manusia menuju wilayah tersebut.

Baca Juga: Komisi III DPR Desak Polri Perkuat Literasi Hukum hingga Tingkat RT/RW

"Infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup baik, namun belum mampu menampung lonjakan kendaraan pada hari-hari tertentu seperti hari raya dan tahun baru. Karena itu, diperlukan infrastruktur yang lebih lebar dan memadai. Pembangunan jalan tol diharapkan dapat dipercepat baik dari arah timur (Yogyakarta), barat (Bandung–Tasikmalaya–Ciamis–Pangandaran), maupun dari utara melalui Pejagan dan jalur Pantura menuju Cilacap," jelas Ahmad Heryawan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyambut baik kehadiran BAM DPR yang menyerap langsung aspirasi masyarakat.

Dia berharap forum tersebut bisa mempercepat pembangunan daerah, khususnya di wilayah Jasela.

"Banyak aspirasi disampaikan, mulai dari pengembangan potensi daerah hingga berbagai persoalan umum. Aspirasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan kami tindak lanjuti secara bertahap, sementara yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat kami berharap dapat dicatat oleh BAM dan didorong agar segera ditindaklanjuti," jelas Auliya.

Baca Juga: Audiensi dengan DPR, Perkumpulan Guru Madrasah Minta Keadilan untuk Jadi PPPK