Hadapi Tantangan Fiskal, Suhud Jamin Anggaran Kesejahteraan Warga Jakarta Tak Dipangkas

AKURAT.CO Ketua DPRD Jakarta, Suhud Alynudin, memastikan anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tidak akan mengalami pemotongan, meski APBD Jakarta sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.

Saat ini, Jakarta menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Selain adanya defisit anggaran pembangunan, penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pengurangan, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan langkah efisiensi anggaran.

"Defisitnya cukup besar. Mengharuskan Pemprov Jakarta melakukan efisiensi terhadap anggaran yang ada," ujar Suhud, usai Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024–2029, di Gedung DPRD Jakarta, Senin (8/6/2026).

Baca Juga: KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Jakarta dan Sumsel, Bupati Muara Enim Turut Terjaring

Meski demikian, DPRD Jakarta akan terus mengawal agar kebijakan efisiensi tidak menyentuh program-program yang langsung berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dia menekankan, kebutuhan dasar warga harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan maupun penyesuaian anggaran di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Baca Juga: Baru Dilantik, Suhud Alynudin Prioritaskan Perda dan Creative Financing Dorong Ekonomi Jakarta

"Dewan ingin memastikan tidak ada pemotongan terhadap anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Suhud menyatakan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar kebijakan penghematan anggaran tidak berdampak pada layanan publik maupun program sosial yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Itu kita pastikan tidak ada pemotongan dan tidak ada pengurangan," katanya.