Mendagri: Sejumlah Pemda Terdampak Bencana NTT Lambat Cairkan Anggaran

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sejumlah pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih lambat dalam membelanjakan anggaran bantuan untuk penanganan bencana. Termasuk Bantuan Presiden (Banpres) yang sudah disalurkan sejak 24 Agustus 2026.

Tito mengatakan, Banpres telah diberikan sebesar Rp200 miliar untuk sembilan daerah di NTT untuk memperkuat kemampuan dalam menangani dampak bencana.

Rinciannya, provinsi NTT mendapatkan Rp40 miliar dan delapan kabupaten/kota lain masing-masing Rp20 miliar.

"Untuk realisasinya, kami melihat hanya Provinsi NTT yang sudah bergerak cepat, sehingga sudah bisa merealisasikan sebanyak Rp23 miliar, atau 43,23 persen," ujar Tito, melalui keterangan resmi Bakom RI, Selasa (8/9/2026).

Adapun total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi NTT saat ini sebesar Rp54,54 miliar. Terdiri dari Bantuan Presiden Rp40 miliar, bantuan pemda Rp5,90 miliar dan sisa bantuan BTT sebelum bencana Rp8,64 miliar.

Baca Juga: Inflasi Tercatat 3,19 Persen, Mendagri Ingatkan Pemda Perhatikan Kenaikan Harga Pangan

Sementara itu, Kabupaten Sikka menjadi salah satu daerah dengan realisasi yang masih sangat rendah. Dari anggaran sekitar Rp21 miliar yang tersedia, baru Rp368 juta yang telah dikeluarkan.

Secara rinci, total anggaran BTT Kabupaten Sikka terdiri dari Bantuan Presiden Rp20 miliar dan sisa anggaran BTT sebelum bencana Rp1,02 miliar.

"Sikka itu berat sebetulnya. Itu baru Rp368 juta dikeluarkan dari Rp21 miliar," kata Tito.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk penggunaan anggaran, agar dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan penggunaan anggaran pada masa tanggap darurat dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung sehingga pemerintah daerah tidak perlu menunggu proses pengadaan yang panjang.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Terdampak Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Sesuaikan Pelayanan Publik

"Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk penggunaan secara cepat. Itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini," ujar Tito.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, Kemendagri juga telah mengirimkan tim Inspektorat Jenderal untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.

"Kami telah mengirimkan empat tim untuk mendampingi cara penggunaannya agar semuanya cepat. Sehingga langsung bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin tidak tercapai oleh kekuatan dari pemerintah pusat," jelas Tito.

Selain mendampingi penggunaan anggaran, Kemendagri juga mengirimkan enam tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana.

Tim tersebut telah memproduksi sekitar 11.000 dokumen kependudukan penting bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga: Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Asal Naikkan Pajak untuk Tingkatkan PAD

"Kami juga mengirimkan tim Dukcapil untuk membantu dokumentasi, pencetakan dokumen kependudukan. Kami juga sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk masalah sertifikat yang perlu diterbitkan kembali," ujar Tito.

Berikut realisasi anggaran BTT di NTT, berdasarkan data Kemendagri:

Provinsi NTT

Memiliki total anggaran BTT sebesar Rp54,54 miliar. Terdiri dari Bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar, bantuan pemda lainnya Rp5,90 miliar dan sisa BTT sebelum bencana Rp8,64 miliar. Dari jumlah tersebut, baru terealisasi Rp23,57 miliar atau 43,23 persen.

Kabupaten Ende

Saat ini mempunyai anggaran BTT sebesar Rp21,08 miliar. Terdiri dari Bantuan Presiden Rp20 miliar dan cadangan BTT sebesar Rp1,08 miliar. Dari jumlah ini baru terealisasi Rp1,87 miliar atau 8,85 persen.

Kabupaten Flores Timur

Anggaran BTT saat ini tercatat sebesar Rp21,80 miliar. Terdiri dari Banpres sebesar Rp20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp1,80 miliar. Realisasi penyalurannya masih 0 persen, karena memang tidak terdampak bencana namun ikut menerima bantuan dari Presiden.

Kabupaten Manggarai

Memiliki anggaran BTT sebesar Rp21,88 miliar. Terdiri dari Banpres sebesar Rp20 miliar dan sisa BTT sebelumnya Rp1,88 miliar. Realisasinya baru sebesar Rp5,99 miliar atau 27,37 persen.

Kabupaten Manggarai Barat

Anggaran BTT saat ini ada senilai Rp27,47 miliar. Terdiri dari Banpres Rp20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp7,47 miliar. Namun, yang terealisasi baru Rp1,5 miliar atau 5,46 persen.

Kabupaten Manggarai Timur

Anggaran BTT saat ini tercatat sebesar Rp20,40 miliar. Terdiri dari Banpres Rp20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp398,35 juta. Terealisasi baru Rp1,60 miliar atau 7,85 persen.

Kabupaten Nagekeo

Memiliki anggaran BTT sebesar Rp20,88 miliar, yang mayoritas berasal dari Banpres sebesar Rp20 miliar dan sisa BTT sebelumnya hanya Rp883,18 juta. Realisasinya cukup banyak yakni Rp3,2 miliar atau 15,33 persen.

Kabupaten Ngada

Memiliki total anggaran BTT sebesar Rp21,87 miliar saat ini. Terdiri dari Banpres sebesar Rp20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp1,87 miliar. Hingga saat ini realisasinya masih kecil yakni Rp742,28 juta atau 3,39 persen.

Kabupaten Sikka

Memiliki total BTT sebesar Rp21,02 miliar. Terdiri dari Banpres Rp20 miliar dan sisa BTT sebesar Rp1,02 miliar. Namun, dari banyaknya anggaran yang terealisasi baru Rp368,46 juta atau hanya 1,75 persen.

Baca Juga: Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Mendagri Kawal Ketat Penyaluran Anggaran