Keracunan MBG di Karo Bukan Kasus Biasa, Audit Total SPPG Usai Temuan Tiga Jenis Bakteri

AKURAT.CO Kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo mendapat sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, hasil pemeriksaan laboratorium menemukan tiga jenis bakteri dalam sampel makanan yang disajikan kepada siswa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara, tertanggal 16 Agustus 2026, sampel makanan tersebut positif mengandung Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli).

Bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan dalam sampel muntahan salah satu korban.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menilai temuan tersebut menunjukkan kasus keracunan MBG di Berastagi, Kabupaten Karo, tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa.

Baca Juga: Cegah Keracunan Makanan, BGN Kembali Tutup Ribuan Dapur MBG

"Kasus di Berastagi, Karo, ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa," katanya, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Sorotan semakin serius setelah Febiola Purba (16 tahun), siswi Kelas 2 SMK Multimedia di Kabupaten Karo, dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi tersebut membuat korban tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.

"Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah," ujar Nurhadi.

Ia meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan hingga tuntas. Menurutnya, penanganan korban tidak boleh berhenti ketika gejala akut akibat dugaan keracunan telah mereda.

"Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas. Termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang," kata Nurhadi.

Baca Juga: 3 Minggu Bolak-balik RS, Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Kini Diduga Alami Gangguan Ingatan

Selain penanganan intensif terhadap korban, pemerintah juga diminta membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban dan masyarakat.

Nurhadi juga mendorong audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyediaan MBG.

Audit harus dilakukan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

"Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa," ujarnya.

Nurhadi mengingatkan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Jika hasil investigasi dan bukti ilmiah menunjukkan adanya kelalaian yang menyebabkan siswa menjadi korban, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga: BGN Sesuaikan Operasional MBG di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Namun, ia menekankan proses tersebut harus didasarkan pada hasil investigasi dan bukti ilmiah. Agar tidak terjadi saling menyalahkan tanpa dasar.

"Kalau memang terbukti ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai aturan. Sebaliknya, kita juga harus memastikan penyebabnya berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah, bukan sekadar saling menyalahkan," ujarnya.

Nurhadi menyebut bahwa MBG merupakan program pemerintah yang penting, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengutamakan keamanan pangan.

"Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya," katanya.

Ia bahkan menekankan faktor keamanan harus menjadi prioritas dalam pemberian makanan kepada anak-anak.

Baca Juga: BGN Dorong Guru Bantu Tumbuhkan Perilaku Makan Sehat bagi Siswa Lewat Program MBG

"Prinsipnya sederhana, lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak," katanya.

Sebagai mitra pemerintah di Komisi IX DPR, Nurhadi menyebut pihaknya akan mendorong kasus keracunan di Kabupaten Karo menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

"Kami akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang," pungkasnya.