Sekda Herman: Kebijakan Pembangunan Harus Selaras dengan Kebutuhan Riil Masyarakat

AKURAT.CO Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 27 kabupaten/kota memastikan kebijakan pembangunan dan pengentasan persoalan sektoral benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Herman saat memimpin Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan bersama Kepala Bappeda 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi penting karena capaian pembangunan Jawa Barat pada akhirnya merupakan agregasi dari capaian seluruh daerah.

Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah maupun penduduk yang berdiri sendiri, melainkan seluruhnya berada di 27 kabupaten/kota.

"Capaian provinsi itu agregat. Provinsi tidak punya penduduk satu pun, tidak punya wilayah sejengkal pun. Semuanya terbagi di 27 kabupaten/kota," ujar Herman.

Baca Juga: Pemprov Jabar Ambil Alih Hak Pengelolaan Tanah Milik PTPN dan Perhutani

Karena itu, Herman menekankan perlunya keselarasan mulai dari RPJMD, RKPD hingga APBD. Ia meminta Kepala Bappeda tidak berhenti pada fungsi administratif perencanaan, tetapi menjadi pengawal agar kebijakan pembangunan daerah diterjemahkan secara tepat ke dalam prioritas anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki waktu sekitar tiga setengah tahun efektif untuk memastikan target pembangunan kepala daerah dapat tercapai hingga 2029.

Evaluasi sejak sekarang diperlukan, agar perencanaan dan penganggaran tidak berjalan dengan pola business as usual.

"Sekarang kita evaluasi perjalanan satu setengah tahun. Masih ada sekitar tiga setengah tahun efektif. Kita harus memitigasi dari sekarang supaya indikator makro yang ingin dicapai pada 2029 betul-betul terkejar," jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Herman meminta Kepala Bappeda di 27 kabupaten/kota memanfaatkan Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perencanaan berbasis data.