BGN Resmikan 980 Dapur MBG untuk Wilayah 3T

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) membuka 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan, SPPG tersebut siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Nantinya, 980 SPPG tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Pada tahap sebelumnya, BGN telah mengaktivasi 480 SPPG di Indonesia bagian timur yang berada di kawasan 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari agenda aktivasi SPPG yang telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya.

Baca Juga: Sidak Dapur MBG di Aceh, Kepala BGN Tekankan Kepatuhan dan Akurasi Data

"Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali. Dilanjutkan kemudian di minggu ini, kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di sini di Aceh Besar, di Provinsi Aceh," jelas Sudaryono.

Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di Kalimantan dan Bali. Seluruh SPPG berada di kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

Proses aktivasi SPPG dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Sudaryono memastikan bahwa BGN tidak memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk bertindak sebagai perwakilan BGN dalam mengaktivasi SPPG.

"Kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada," jelasnya.

Sudaryono mengungkapkan, BGN telah menerima laporan adanya sejumlah oknum yang mengaku dapat membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta imbalan uang. Praktik tersebut ditegaskan tidak berkaitan dengan mekanisme resmi BGN.