Presiden Venezuela Maduro Tuduh Amerika Serikat Rekayasa Perang Baru di Karibia

AKURAT.CO Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuduh Amerika Serikat tengah “menciptakan perang baru”. Tuduhan ini ia layangkan setelah Washington mengerahkan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, ke wilayah Karibia.

Langkah itu dinilai sebagai peningkatan besar kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kapal induk itu mampu membawa hingga 90 pesawat tempur dan akan beroperasi di bawah Komando Selatan AS, yang mencakup wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia.

Pentagon menyatakan pengerahan kapal induk tersebut bertujuan memperkuat operasi pemberantasan narkoba lintas negara. “Pasukan tambahan ini akan meningkatkan kemampuan untuk menghancurkan jaringan perdagangan narkoba,” kata juru bicara Pentagon, Sean Parnell, Jumat (24/10/2025).

Namun, Maduro menilai langkah Washington merupakan bentuk agresi politik. “Mereka berjanji tidak akan ikut perang lagi, tetapi kini sedang menciptakan perang baru,” ujarnya dalam siaran televisi nasional.

Kecurigaan terhadap motif politik Amerika Serikat semakin menguat setelah Presiden Donald Trump menuduh Maduro memimpin jaringan perdagangan narkoba internasional. Tuduhan itu dibantah keras oleh Caracas, yang menyebut langkah AS sebagai upaya menggulingkan pemerintahan Venezuela.

Kehadiran kapal induk tersebut menambah ketegangan di kawasan, menyusul 10 serangan udara yang dilakukan AS terhadap kapal di Karibia dengan dalih memerangi penyelundupan narkoba. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut enam orang yang diduga anggota kelompok kriminal Tren de Aragua tewas dalam salah satu operasi tersebut.

Trump juga memberi isyarat akan memperluas operasi militer hingga ke daratan Venezuela. “Kami sedang mempertimbangkan tindakan di darat, karena wilayah laut sudah kami kendalikan,” kata Trump di Gedung Putih awal pekan ini.

Sejumlah analis menilai pengerahan kekuatan militer sebesar itu tidak proporsional dengan tujuan memerangi narkoba. “Ini lebih tentang sinyal politik daripada operasi keamanan,” ujar Christopher Sabatini, peneliti senior di Chatham House, kepada BBC.

Sementara itu, anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dan Republik mempertanyakan legalitas serangan udara tersebut serta kewenangan presiden dalam memerintahkan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.