Musuh Bebuyutan Putin Peringatkan Serangan Drone Bawa Rusia ke ‘Titik Nadir’

AKURAT.CO Krisis bahan bakar kembali menghantui Rusia. Antrean kendaraan terlihat lagi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Moskow setelah perusahaan-perusahaan minyak besar membatasi pembelian bensin di tengah pasokan yang semakin ketat.
Di tengah kondisi tersebut, mantan bos perusahaan minyak Yukos sekaligus pengkritik utama Presiden Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky, melontarkan peringatan keras. Menurutnya, serangan drone Ukraina yang terus menyasar kilang minyak Rusia telah mendorong industri energi negara itu menuju titik kritis.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah serangan Ukraina berhasil, melainkan apa yang terjadi ketika industri ini mencapai titik patahnya,” tulis Khodorkovsky dalam blog pribadinya, Rabu (20/8).
Serangan Ukraina Dinilai Mulai Melemahkan Kilang Rusia
Khodorkovsky, yang pernah memimpin salah satu perusahaan minyak terbesar Rusia, mengatakan kerusakan akibat serangan berulang terhadap kilang tidak dapat diperbaiki secara normal karena pemerintah memilih mempertahankan operasional fasilitas daripada menghentikannya untuk menjalani perbaikan menyeluruh.
Menurutnya, pemeliharaan berkala dihentikan agar kilang tetap menghasilkan bahan bakar. Langkah tersebut memang dapat menjaga produksi dalam jangka pendek, tetapi membuat kondisi fasilitas semakin buruk.
Kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga disebut menurun. Khodorkovsky memperingatkan bahwa penggunaan bahan bakar berkualitas rendah berpotensi menimbulkan masalah pada kendaraan, sementara kerusakan pada fasilitas kilang terus menumpuk.
“Kilangan masih beroperasi, tetapi kemampuannya sudah jauh menurun dibanding kondisi normal,” tulisnya.
Antrean Bensin Kembali Muncul di Moskow
Peringatan Khodorkovsky muncul bersamaan dengan memburuknya kembali situasi pasokan bahan bakar di Rusia.
Sejumlah perusahaan minyak besar mulai memberlakukan pembatasan pembelian bensin setelah kelangkaan yang sempat mereda kembali muncul. Gazprom Neft, misalnya, membatasi pembelian bensin hingga 40 liter per pelanggan di SPBU otomatis di Moskow dan hingga 60 liter per kendaraan di sejumlah SPBU lainnya.
Rosneft, perusahaan minyak terbesar Rusia, menerapkan batas pembelian maksimal 30 liter per kendaraan secara nasional. Tatneft juga membatasi pembelian hingga 50 liter per kendaraan, sedangkan Lukoil memberlakukan pembatasan di Moskow dan wilayah sekitarnya.
Kelangkaan bahan bakar sebenarnya mulai terasa sejak Mei dan pada Juli telah menyebar ke sebagian besar wilayah Rusia. Kini, antrean panjang kembali terlihat di sejumlah SPBU di Moskow dan sekitarnya.
Khodorkovsky mengatakan situasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap industri bahan bakar Rusia belum berakhir.
“Antrean bensin kembali terjadi di Rusia,” tulisnya. Menurut dia, kondisi pasokan baru mulai stabil ketika serangan baru terhadap kilang kembali memicu kelangkaan.
Putin Sebelumnya Klaim Situasi Mulai Membaik
Krisis bahan bakar ini terjadi meski pemerintah Rusia sebelumnya berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kondisi mulai terkendali.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 5Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 6Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 7Cara Cek Desil Online Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya
- 8Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK






