DPD BERSATHU Jateng Resmi Dilantik, Seminar Dorong Peningkatan Layanan Haji dan Umrah

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) Jawa Tengah resmi dilantik pada Jumat (1/11/2014) di Hotel Padanaran, Semarang. Pelantikan ini sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru, dengan Muhammad Rofiq Widyawan sebagai Ketua dan Triyanto sebagai Wakil Ketua.
Pelantikan ini turut dihadiri jajaran pimpinan pusat, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Anton Nugroho, Ketua Umum Wawan Suhada, Ketua Harian Farid Aljawi, serta Sekretaris Jenderal Rizky Sembada.
Acara tersebut dilanjutkan dengan seminar mengenai regulasi terbaru terkait haji dan umrah, dengan pembicara dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus di Kementerian Agama, Jaja Jaelani dan Abdul Basir dari Subdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus.
Baca Juga: Daftar Haji Kini Semakin Mudah dengan BPKH Apps
Hadir juga dalam seminar tersebut, komandan Diklat dari Mabes Polri, Kombes Endang Pol. Rasidin, yang juga hadir memberikan wawasan penting bagi peserta.
Seminar ini menekankan pentingnya mematuhi regulasi agar kualitas penyelenggaraan haji dan umrah semakin terjamin dan aman dari ancaman kriminalitas.
Ketua Umum DPP Bersathu, Wawan Suhada, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh.
“Kami berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah,” tegas Wawan.
Pihaknya juga berkomitmen untuk terus meminimalkan potensi pelanggaran hukum yang dapat mencemari ekosistem perjalanan ibadah haji dan umroh di Indonesia.
Sementar itu sekretaris Jenderal DPP BERSATHU, Rizky Sembada menyebut jika ada individu atau instansi yang tak mengikuti regulasi maka akan terkena hukuman.
"Individu atau instansi yang tidak memiliki izin resmi untuk mengadakan, menjual, atau menerima pendaftaran haji dan umrah berisiko menghadapi hukuman pidana hingga 6 tahun atau denda sebesar 6 miliar rupiah,” terangnya.
Baca Juga: BPKH Hajj Run 2024 Sukses Digelar, Tingkatkan Antusiasme Masyarakat dalam Pelaksanaan Ibadah Haji
Ia meminta agar para penyelenggara haji dan umroh lebih berhati-hati dalam melayani jamaah serta menghindari potensi masalah hukum.
"Baik penyelenggara maupun jamaah dapat lebih memahami aturan-aturan terkait, sehingga terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi," lanjutnya.
Pada kesempatan itu DPP BERSATHU menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan yang bersinergi, baik dengan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, demi terciptanya sistem yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun susunan lengkap kepengurusan DPD BSRSATHU Jawa Tengah yaitu: Muhammad Rofiq Widyawan sebagai Ketua dan Triyanto sebagai Wakil Ketua. Kemudian Kafidi Makruf sebagai Sekretaris, Mabrur Zam Zam sebagai Wakil Sekretaris, dan Regina Ariesta Aljannah sebagai Bendahara.
Beberapa ketua bidang yang juga diumumkan antara lain Sutrisno Alkhoir sebagai Ketua Bidang Haji dan Umrah, Johanes Artnandhi Tejamaya sebagai Ketua Bidang Pariwisata, Joko Suseno sebagai Ketua Bidang Penerbangan dan Aufar Hirzi Asqaf sebagai Ketua Bidang Humas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







