Kisruh Haji 2025 Jadi Sorotan, Kepala BP Haji Temui Timwas DPR di Mina

AKURAT.CO Penyelenggaraan ibadah haji 2025 kembali menuai sorotan publik usai terjadinya kekisruhan dalam pergerakan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, melakukan pertemuan mendadak dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Mina, Sabtu (7/6/2025) malam.

Pertemuan informal yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam itu menjadi ajang evaluasi bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI terkait pelaksanaan haji tahun ini, sekaligus membahas strategi perbaikan untuk musim haji 2026 mendatang.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam menetapkan kuota dan nama-nama jemaah menyebabkan kendala besar di lapangan, salah satunya adalah ketidakterpaduan dalam penanganan jemaah oleh pihak penyelenggara (syarikah).

Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Keluhkan Transportasi, Tenda, dan Jadwal Kegiatan: Sistem Multisyarikah Dipertanyakan

“Begitu kuota dari Arab Saudi sudah keluar, semestinya langsung ditetapkan siapa saja yang berangkat. Kalau menunggu Panja Haji, terlalu lama. Akibatnya satu kloter bisa ditangani oleh syarikah berbeda,” jelas Marwan.

Ia menambahkan, kasus jemaah suami-istri yang terpisah karena tergabung dalam syarikah berbeda menjadi contoh nyata dari buruknya koordinasi tersebut.

Ke depan, Komisi VIII DPR RI mempertimbangkan perubahan pola penetapan jemaah agar lebih cepat dan satu kloter ditangani oleh satu syarikah untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

Marwan juga menyoroti penggunaan platform digital baru dari otoritas Arab Saudi bernama Nusuk yang digunakan untuk verifikasi jemaah. Meskipun bertujuan meningkatkan efektivitas, penerapan yang mendadak dan ketat justru menyulitkan banyak pihak.

“Baik pihak Saudi maupun kita sempat kebingungan. Ini jadi pelajaran penting agar komunikasi antar kedua negara, terutama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dapat diperkuat,” tegas Marwan.

Di sisi lain, kepadatan pos pemeriksaan menuju kawasan Armuzna juga mengakibatkan keterlambatan transportasi, terutama bus yang membawa jemaah ke lokasi ibadah utama. Hal ini dinilai sebagai tantangan serius yang harus segera dicarikan solusinya.

Baca Juga: Penyelenggaraan Haji 2025 Masih Banyak Masalah, Prabowo Diminta Evaluasi Kinerja Kemenag

Tak kalah penting, Marwan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) para petugas haji. Ia menilai proses rekrutmen selama ini masih belum optimal dan perlu dibekali pelatihan yang lebih intensif.

“Petugas haji harus dibekali pelatihan minimal tiga bulan agar benar-benar siap menangani berbagai situasi di lapangan,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi catatan awal untuk evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan haji di masa depan, sekaligus momentum perbaikan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi menjelang Haji 2026.