Tidak Punya Pengalaman, Mungkinkah BP Haji Bisa Lebih Baik Urusi Penyelenggaraan Haji 2026?

AKURAT.CO Seiring dengan peralihan mandat dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BPH), pertanyaan publik pun mencuat: apakah lembaga baru ini mampu menyelenggarakan ibadah haji dengan lebih baik, meski belum memiliki pengalaman langsung?

Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pihaknya menjadikan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan layanan di musim haji tahun berikutnya.

Ia menyampaikan hal ini usai melepas keberangkatan 423 calon jemaah haji Kloter 13 dari Sumatera Barat yang terdiri dari jemaah asal Pasaman, Solok, Sawahlunto, dan Padang.

"Setahun ini merupakan momentum bagi BPH untuk mengevaluasi apa yang kurang, dan melanjutkan layanan yang sudah baik oleh Kementerian Agama," ujar Dahnil, dikutip oleh keterangan ANTARA, Senin (15/6/2025).

Baca Juga: Serangan Israel ke Iran Buat Jemaah Haji Iran Tertahan di Arab Saudi

Menurutnya, pengelolaan haji selama ini cenderung mirip dengan event organizer yang hanya fokus pada aspek ritual semata. BPH, lanjutnya, ingin memperluas peran tersebut, termasuk dalam ranah pengembangan ekonomi haji serta memperkuat haji sebagai instrumen kebangsaan.

“Kemudian, BPH juga akan fokus pada pemaknaan haji sebagai instrumen kebangsaan,” kata Dahnil.

Visi BPH dikemas dalam tiga pilar utama: Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban dan Keadaban Haji. Ketiga visi ini dirancang untuk menjadikan haji bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga momentum pembangunan peradaban dan integrasi ekonomi umat.

BPH juga sedang mengkaji kemungkinan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) yang selama ini dinilai masih tinggi. Dahnil menyatakan bahwa berdasarkan kajian internal selama tujuh bulan terakhir, ada ruang untuk menurunkan biaya yang ditanggung jemaah.

"Setelah kami kaji selama tujuh bulan terakhir ini, masih sangat memungkinkan Bipih itu kembali diturunkan," ungkapnya.

Wacana penurunan biaya ini senada dengan pernyataan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i, yang menyebut bahwa pemerintah menargetkan biaya ideal haji maksimal Rp85 juta.

Bahkan, angka itu bisa ditekan lebih rendah apabila program seperti pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi terealisasi dan durasi tinggal jemaah dipangkas dari 41 menjadi 31 hari.

Baca Juga: Serangan Israel ke Iran Buat Jemaah Haji Iran Tertahan di Arab Saudi

Meski BPH belum pernah terlibat langsung dalam operasional haji sebelumnya, komitmen untuk melakukan perbaikan struktural dan pembaruan pendekatan menjadi taruhan utama lembaga ini.

Pertanyaannya kini bukan hanya soal pengalaman, tetapi juga kemauan dan kemampuan untuk membangun sistem yang lebih efisien dan manusiawi bagi jutaan umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji.

Ke depan, publik akan mencermati apakah BPH hanya akan mewarisi persoalan lama, atau benar-benar tampil sebagai pengelola haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.