3 Tantangan Berat Kemenhaj Hadapi Musim Haji 2026

AKURAT.CO Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menghadapi ujian besar pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Untuk pertama kalinya, kementerian baru ini akan memegang penuh tanggung jawab pelaksanaan haji setelah resmi beralih dari Kementerian Agama (Kemenag). Namun, proses transisi tersebut dinilai tidak akan berjalan mudah.

Anggota Komisi VIII DPR, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi Kemenhaj menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 H, yakni keterbatasan waktu persiapan, kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), serta pengalihan aset logistik dari Kemenag.

1. Waktu Persiapan yang Sangat Sempit

Haeny menjelaskan, musim haji 2026 akan dimulai pada April, sementara persiapan baru bisa dimulai efektif sejak Oktober 2025. Artinya, hanya tersisa sekitar enam bulan untuk menuntaskan seluruh tahapan krusial mulai dari proses tender, pemilihan penyelenggara, hingga pemesanan akomodasi di Arab Saudi.

“Semua harus dilakukan secara paralel dan tepat sasaran. Kelambatan sedikit saja bisa berimplikasi pada kesiapan penyelenggaraan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan 221.000 jemaah,” ujar Haeny dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, waktu yang terbatas ini akan menjadi ujian awal bagi Kemenhaj untuk menunjukkan kapasitas manajerial di tahun pertamanya menyelenggarakan haji secara penuh.

Baca Juga: KPK Sita Uang dari Agen Travel Haji Khusus Saat Pemeriksaan di Polresta Yogyakarta

2. Kelembagaan dan SDM yang Masih dalam Masa Adaptasi

Haeny menambahkan, tantangan berikutnya adalah kesiapan kelembagaan dan SDM. Kemenhaj baru saja naik status dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian penuh, sehingga masih perlu waktu untuk menata struktur organisasi, merekrut pegawai, dan melatih tenaga profesional.

“Kemenag memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Tanpa ada mekanisme yang jelas, pengalaman Kemenag yang sudah bertahun-tahun akan hilang begitu saja (institusional amnesia), sehingga KHU harus memulai dari awal,” terang Haeny.

Ia menekankan pentingnya alih pengetahuan dari Kemenag ke Kemenhaj agar kesinambungan pengalaman panjang penyelenggaraan haji tidak terputus.

3. Transisi Aset dan Logistik yang Kompleks

Selain persoalan waktu dan SDM, pengalihan aset serta logistik juga menjadi pekerjaan besar yang menuntut ketelitian. Dalam masa transisi, Kemenhaj akan menerima berbagai fasilitas milik Kemenag, mulai dari asrama haji, rumah sakit haji, embarkasi, hingga fasilitas pendukung lainnya di daerah.

“Semua proses itu memerlukan inventarisasi, verifikasi, dan serah terima yang cukup rumit,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Baca Juga: Update Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji 2024: KPK Sita Mata Uang Asing Usai Periksa 3 Biro Travel Haji di Yogyakarta

Haeny berharap, proses transisi kelembagaan ini dapat berjalan tertib melalui pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektoral agar pelaksanaan haji 2026 menjadi momentum sukses bagi transformasi tata kelola haji Indonesia.

“Harapannya, pelaksanaan haji 2026 bisa menjadi contoh sukses transisi yang tertata, melalui kolaborasi lintas sektoral dan perbaikan semua sektor demi kepentingan jemaah haji Indonesia,” tutup Haeny.